MAJENE, MASALEMBO.ID – Untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah hal yang mudah.
Karena, Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan tujuan utama dalam penyusunan laporan keuangan bagi setiap instansi pemerintahan yang menandakan bahwa laporan keuangan yang disusun telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Opini WTP ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik, dengan diperlukan upaya serius untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan serta peraturan yang berlaku.
SAP mengatur berbagai aspek dalam penyusunan laporan keuangan, seperti pengakuan pendapatan dan belanja, pengukuran aset dan kewajiban, serta penyajian laporan keuangan yang terdiri dari beberapa komponen, seperti laporan posisi keuangan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
Seperti upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene, sehingga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini WTP untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut dari BPK-RI.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan entitas publik, sebagai bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar.
Capaian ini mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang semakin matang dan profesional di bawah Kepemimpinan Pemda Majene. Penghargaan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Majene secara konsisten mempertahankan opini WTP. Berdasarkan pengumuman resmi disampaikan BPK dalam acara penyerahan LHP di Mamuju, Sulbar, Selasa (27/05/2025).
BPK turut memberikan apresiasi atas dedikasi Pemda Majene dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. BPK juga mencatat beberapa aspek yang tetap perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan ke depan, juga berlaku bagi daerah lain yang menerima opini serupa, yakni Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah.
Bupati Majene, DR. H. Andi Achmad Syukri Tammalele, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian. “Keberhasilan meraih opini WTP selama 10 kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh jajaran Pemda Majene,” ungkapnya.
Capaian ini lanjutnya, tidak terlepas dari sinergi dan dukungan Wakil Bupati Dr. Hj. Andi Rita Mariani, serta Sekretaris Daerah Majene H. Ardiansyah untuk bersama memastikan pelaksanaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulbar yang tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga telah menjadi mitra strategis dalam membimbing kami menuju pelaporan keuangan yang lebih baik,” ucap Bupati Majene dia periode itu.
Ia menyatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi bukti nyata dengan kerjasama yang harmonis antara pembinaan dari BPK dan komitmen internal Pemda dapat menghasilkan pelaporan yang akuntabel dan kredibel. (*)
