MAJENE, MASALEMBO.ID – Upaya pencegahan kekerasan berbasis gender (KBG) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus diperkuat melalui pertemuan multipihak yang digelar di Aula Sekretariat Kantor Bupati Majene, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Lembaga Kartini Manakarra bersama Institut Kapal Perempuan itu, mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, organisasi masyarakat sipil, Badan Amil Zakat (BAZNAS) Sulbar dan perwakilan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju, serta sejumlah lembaga lintas sektor.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati.
Dalam sambutannya, Darmawati mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam forum tersebut.
Menurutnya, pertemuan multipihak tidak hanya menjadi ruang berdiskusi,
tetapi juga dapat menjadi ruang untuk melahirkan kebijakan yang berperspektif gender.
“Kekerasan berbasis gender merupakan persoalan serius yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Karena itu, diperlukan komitmen bersama dan langkah-langkah nyata dari seluruh pihak untuk memastikan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Direktur Kartini Manakarra, Dian Daniati, mengatakan pertemuan lintas sektor tersebut bertujuan membangun kesepahaman, memperkuat koordinasi, serta menyusun strategi bersama untuk mencegah kekerasan berbasis gender di Kabupaten Majene.
Selain pencegahan, forum tersebut juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penanganan kasus serta memperkuat sistem perlindungan bagi korban.
“Ini menjadi langkah awal untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di Kabupaten Majene,” kata Dian.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Kapal Perempuan, Misiyah, berharap forum tersebut dapat menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mendorong pencegahan kekerasan berbasis gender.
Ia menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya mengubah kepedulian masyarakat menjadi kebijakan yang konkret.
“Data BPS menunjukkan satu dari empat perempuan mengalami kekerasan seksual. Semoga ini menjadi bagian dari ikhtiar kecil yang bisa memberikan dampak bagi kabupaten,” ujar Misiyah.
Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Ruang ini mengubah kepedulian menjadi kebijakan,” katanya.
Dalam diskusi, peserta membahas sejumlah tantangan yang masih dihadapi, di antaranya rendahnya pelaporan kasus, keterbatasan akses layanan bagi korban, serta perlunya edukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak.
Melalui forum tersebut, para pihak didorong memperkuat komitmen dan kerja sama lintas sektor untuk membangun mekanisme pencegahan yang lebih efektif sekaligus memperluas akses terhadap layanan yang responsif terhadap kebutuhan korban.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama terkait pengalokasian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk mendukung penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Komitmen tersebut diharapkan menjadi salah satu bentuk dukungan konkret dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Barat. (rah/har)
