SUMENEP, MASALEMBO.ID – Di tengah percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan, keamanan informasi menjadi garis pertahanan utama yang tidak bisa dinegosiasikan. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Deteksi dan Penanganan Insiden Siber bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Aula Diskominfo (12/11).
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam memperkuat ketahanan dan keamanan siber, menyusul meningkatnya risiko serangan digital terhadap sistem informasi publik. Di era di mana digitalisasi menjadi tulang punggung pelayanan pemerintahan, ancaman keamanan tidak lagi bersifat pasif, ia berkembang cepat, dinamis, dan mampu menimbulkan kerugian besar apabila tidak ditangani secara profesional.
Kepala Diskominfo Sumenep, Indra Wahyudi, menegaskan bahwa penguasaan teknologi tidak cukup hanya sebatas pemanfaatan alat dan sistem. Aparatur pemerintah wajib memiliki kemampuan mendeteksi dan menanggulangi ancaman siber agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Setiap OPD memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemananan data dan memastikan keberlangsungan layanan digitalnya,” tegasnya (12/11).
Menurutnya, di era yang penuh disrupsi digital ini, kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah harus terus di-upgrade. Tanpa pengetahuan teknis yang memadai, teknologi justru berpotensi menjadi pintu masuk kerentanan keamanan.
Indra menekankan bahwa peningkatan kemampuan teknis aparatur dalam mengantisipasi serangan siber merupakan kebutuhan mendesak. Bukan sekadar respons, melainkan langkah antisipasi yang berkelanjutan untuk melindungi data daerah dan memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta dapat memahami mekanisme deteksi dini, prosedur penanganan insiden, hingga mitigasi serangan sesuai standar keamanan informasi pemerintah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kemampuan teknis tersebut akan menjadi pondasi terpenting untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digital yang aman, terpercaya, dan responsif terhadap ancaman siber. Lebih jauh, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkokoh koordinasi antar OPD, serta memastikan kebijakan keamanan informasi berjalan seragam di seluruh lini pemerintahan daerah.
“Upaya ini merupakan bagian dari transformasi digital yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik dan perlindungan data pemerintah daerah,” tambahnya.
Bimtek ini juga melibatkan Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Jawa Timur, Achmad Fadlil Chusni, hadir secara daring untuk memberikan penguatan tentang pentingnya kesiapsiagaan siber di tingkat daerah.
Secara teknis, peserta mengikuti sesi praktik langsung mengenai simulasi penanganan insiden siber melalui laptop masing-masing. Dua pemateri dari Diskominfo Jawa Timur, Devi Ari Luthfianto dan Taufiq Ramadhani, memandu peserta memahami prosedur keamanan siber dari tahap deteksi awal hingga prosedur mitigasi pascakejadian.
Selain melatih kemampuan teknis individu, pelatihan tersebut menjadi momentum memperkuat budaya keamanan informasi di lingkungan birokrasi Sumenep. Tidak sekadar formalitas, kegiatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan hanya soal inovasi, tetapi juga pertahanan. (Red/KH)
