SUMENEP, MASALEMBO.ID – Pernyataan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, pada forum Media Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Jakarta, 26 Oktober 2025, sempat menjadi sorotan. Ia menegaskan bahwa wartawan sejatinya adalah “kata dan mata hati rakyat”. katanya.
Kehadiran pers, menurutnya, bukan sekadar tugas menyampaikan informasi, tetapi juga mengartikulasikan nurani publik dalam setiap narasi jurnalistik.
“Wartawan adalah kata dan mata hati rakyat, yang mencerminkan denyut nurani masyarakat,” ujarnya waktu itu.
Sebuah penegasan bahwa pers dan rakyat sesungguhnya ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisah dalam perjalanan demokrasi bangsa. Namun, idealisme itu seolah tak menemukan pijakan nyata ketika dilihat dari dinamika sosial di Kabupaten Sumenep, khususnya di Pulau Kangean. Di sana, ribuan warga sedang bergulat menyuarakan penolakan terhadap aktivitas survei seismik 3D oleh PT Kangean Energi Indonesia (KEI) Ltd. Ironisnya, suara mereka justru tenggelam dalam kesenyapan pemberitaan.
Di berbagai ruang media lokal baik daring, cetak, maupun elektronik gema aspirasi masyarakat Kangean tak terdengar lantang. Padahal, gelombang penolakan terus bergejolak, diiringi kecemasan akan masa depan lingkungan dan mata pencaharian mereka. Bagi warga pulau terluar ini, laut bukan sekadar bentang alam, tapi sumber kehidupan yang diwariskan turun-temurun.
Ribuan Warga Gelar Doa Bersama, Media Senyap
Satu momentum penting terjadi pada 2 Oktober 2025. Ribuan warga Kecamatan Arjasa berkumpul di Alun-Alun Kangean, mengenakan pakaian serba putih, mengangkat tangan tinggi-tinggi memanjatkan doa agar aktivitas industri migas PT KEI dihentikan.
Agenda bertajuk Doa Bersama Dalam Rangka Menolak Aktivitas Industri Migas PT KEI ini digelar oleh Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafi’iyah (IKSASS) Rayon Kangean. Ketua IKSASS, Mahmudi, menegaskan doa tersebut bukan sekadar ritual spiritual, tetapi seruan agar perselisihan di tengah masyarakat tidak semakin meruncing akibat agenda perusahaan.
“Kerukunan mulai rusak, hubungan santri dan kiai renggang, rakyat tak lagi menghormati pemimpinnya. Sumber kegaduhan itu datang dari kegiatan PT KEI di Kangean,” ungkapnya (03/11).
Namun, meski ribuan orang memenuhi alun-alun, gema aksi ini tak mengguncang ruang pemberitaan. Hanya segelintir media yang menyorotinya, jauh lebih sepi dibanding liputan kegiatan PT KEI bersama jurnalis di Kota Batu. Seolah suara rakyat hanya jadi bisikan, kalah oleh kilatan kamera ketika perusahaan berbicara.
540 Spanduk Perlawanan Menghiasi Pulau
Tak berhenti pada doa, aksi nyata masyarakat Kangean kembali terlihat pada 28 Oktober 2025. Sebanyak 540 spanduk penolakan terhadap survei seismik 3D terpasang di dua kecamatan Arjasa dan Kangayan. Spanduk-spanduk itu berdiri di jalan utama, persimpangan, hingga pintu masuk desa, menjadi simbol perlawanan massal.
Seorang pemuda inisial PG mengatakan pemasangan spanduk ini adalah bentuk perlawanan damai untuk mempertahankan tanah kelahiran mereka dari ancaman kerusakan ekosistem laut.
“Jalanan tetap rusak selama PT KEI ada. Ketika laut rusak, ikan hilang, masyarakat akan terperosok ke jurang kemiskinan,” tegasnya.
Namun lagi-lagi, aksi besar ini luput dari pantauan media arus utama. Publik seakan lebih mudah menemukan rilis dan klarifikasi korporasi ketimbang keyakinan warga mempertahankan ruang hidupnya.
Ketika Suara Rakyat Tak Lagi Tersiar
Fenomena ini membuka pertanyaan penting di manakah posisi pers ketika masyarakat berada dalam tekanan agenda industri? Apakah media kini lebih dekat dengan kekuatan modal daripada denyut nurani publik?
Di tengah kemegahan jargon demokrasi, masyarakat Kangean berdiri sendiri, bersandar pada keberanian, doa, dan spanduk-spanduk sederhana. Mereka tidak menuntut lebih hanya ingin didengar, bukan diabaikan.
Perjuangan menolak survei seismik 3D PT KEI adalah upaya mempertahankan lingkungan, budaya, dan masa depan generasi mereka. Jika pers adalah “mata hati rakyat”, sebagaimana dikatakan pejabat negara, maka suara-suara dari ujung timur Madura itu seharusnya tidak tenggelam dalam sunyi. (Red/TH)
