SUMENEP, MASLEMBO.ID– Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengambil langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan melalui penandatanganan target capaian Monitoring Control for Prevention (MCP) pada Rabu, 5 Maret 2025.
Penandatanganan ini melibatkan delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Bappeda, Sekretariat DPRD, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas PUTR, serta RSUD dr. H. Moh. Anwar. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan internal, mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, serta memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai prinsip good governance.
Dalam sambutannya, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan harus didukung oleh birokrasi yang sehat dan akuntabel. Keberadaan birokrasi dalam pemerintahan, menurutnya, bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen utama dalam mempercepat pemenuhan hak-hak demokratis masyarakat.
“Penandatanganan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang good and clean governance, sehingga kegiatan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Achmad Fauzi di Kantor Bupati Sumenep.
Komitmen Pencegahan Korupsi
Salah satu tantangan utama dalam birokrasi adalah potensi deviasi atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, Achmad Fauzi menegaskan bahwa Pemkab Sumenep berkomitmen untuk membangun sistem pencegahan yang kuat guna meminimalkan celah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, ia menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar OPD untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan. Menurutnya, target capaian MCP yang optimal akan menjadi indikator nyata dari komitmen daerah dalam mencegah praktik korupsi.
“MCP yang memenuhi target pencapaiannya merupakan bukti bahwa pemerintah daerah berkomitmen dalam rangka mencegah korupsi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya semangat gotong royong dalam tata kelola pemerintahan. Bukan hanya tentang strategi dalam mencapai target MCP, tetapi juga tentang bagaimana setiap OPD memastikan bahwa laporan dan indikator yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan.
Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Prioritas
Achmad Fauzi berharap agar seluruh pimpinan OPD dapat memenuhi data MCP tepat waktu, sehingga capaian MCP Kabupaten Sumenep dapat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Ia menekankan bahwa peningkatan MCP tidak hanya sekadar angka, tetapi juga mencerminkan efektivitas, transparansi, serta sistem pengawasan yang lebih kuat di internal pemerintahan.
“MCP harus meningkatkan transparansi serta memperkuat sistem pengawasan internal di jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.
Dengan adanya langkah strategis ini, Pemkab Sumenep semakin menunjukkan keseriusannya dalam membangun pemerintahan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
