MAMUJU, MASALEMBO.ID — Aksi demonstrasi yang berlangsung hari ini Senin (5/5/2025) di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat tidak direspon langsung oleh Gubernur Suhardi Duka. Banyak yang mempertanyakan ketidakhadiran orang nomor satu di Sulbar itu. Namun, ternyata Gubernur SDK dan Wakilnya Salim S Mengga sedang berada di Jakarta. Pihaknya mengklaim sedang menjalankan tugas yang tidak kalah penting.
Gubernur Sulbar bersama enam bupati se-Sulawesi Barat tengah berada di Jakarta dalam rangka menghadiri serangkaian pertemuan strategis dengan tiga kementerian. Pertemuan hari pertama bersama Menteri Transmigrasi dan jajaran Dirjen, dilanjutkan dengan pertemuan dengan Menteri Sosial serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Pertemuan ini penting dalam memperjuangkan alokasi anggaran pusat untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi,” ujar Tim Ahli Gubernur, Hajrul Malik, yang mendampingi rombongan.
Ia mengatakan, agenda ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan program sosial di kawasan transmigrasi di empat kabupaten, yaitu Polman, Mamuju, Mateng dan Pasangkayu.
Hajrul membebeekan, Gubernur SDK juga dijadwalkan bertemu para pengusaha kelapa sawit untuk membahas optimalisasi pajak permukaan air. “Sumber pendapatan daerah yang sedang diperjuangkan agar memberi kontribusi lebih besar bagi pembangunan,” katanya.
Sementara pada hari Rabu, rombongan Gubernur Sulbar akan melanjutkan agenda dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mengonsolidasikan program ekonomi maritim, sebagai pondasi percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.
“Seluruh langkah ini adalah bagian dari tanggung jawab Gubernur dalam memastikan kepentingan rakyat Sulawesi Barat terlayani, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” lanjut Hajrul.
Terkait aksi demonstrasi menolak tambang pasir hari ini, Pemerintah Provinsi Sulbar membuka ruang dialog dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap dihargai. Pemerintah menjamin tidak ada pembungkaman suara rakyat, namun juga memastikan tugas pemerintahan tetap berjalan untuk kepentingan yang lebih luas. (Ril/har)
