Oleh: Muhammad Ridwan Alimuddin, penulis Buku Putih Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
SEBUAH surat datang dua kali. Yang pertama tiba sebagai faks. Yang kedua datang dalam bentuk aslinya, dibawa ke rumah Ma’mun Hasanuddin.
Amiruddin Said mengingat urutannya: “Surat itu difaks dulu, baru aslinya diantar ke rumah Pak Ma’mun Hasanuddin.”
Ia bahkan memberikan penanda ruang dari ingatannya—kawasan yang belakangan ia hubungkan dengan lokasi Lotte Mart dan dahulu terdapat pabrik minyak di sekitarnya. Bagi saya, detail mengenai rumah itu menarik karena ia memperlihatkan bahwa sebuah tempat dapat mempunyai fungsi politik tanpa menjadi kantor politik.
Rumah menerima dokumen. Di tempat lain, rumah menerima orang. Di tempat lain lagi, rumah memberi mereka tempat beristirahat sebelum perjalanan diteruskan.
Jika semua tempat kecil dalam kesaksian para pelaku disusun berdampingan, kita memperoleh semacam atlas lain mengenai pembentukan Sulawesi Barat. Bukan peta kabupaten atau peta administratif, melainkan peta pekerjaan.
Mari mulai dari Tinambung. Haidir Jamal dan teman-temannya hendak menuju Makassar. Mereka kekurangan biaya dan kendaraan. Dari Tinambung, Haidir bergerak ke Wonomulyo menemui Haji Asri Kaduppa. Bantuan yang dibutuhkan bukan ruang sidang, melainkan kendaraan.
Satu mobil diberikan. Mobil itu kemudian rusak dan harus diganti di Wonomulyo. Dengan demikian, Wonomulyo di dalam episode itu mempunyai fungsi sangat khusus: tempat perjalanan diselamatkan. Setelah Makassar, fungsi tempat berubah lagi.
Rombongan Tinambung selesai mengikuti demonstrasi. Haidir membawa orang-orangnya menuju sebuah rumah keluarga atau teman di Pengayoman, Panakkukang. Rumah itu tidak dipakai menyusun manifesto. Fungsinya lebih dasar: tempat orang beristirahat.
Namun istirahat itu segera terputus setelah telepon memberi tahu bahwa mereka sebaiknya meninggalkan Makassar. Mereka berangkat pulang sebelum sempat mandi. Dalam atlas ini, Pengayoman adalah tempat singgah yang berubah menjadi titik evakuasi.
Bergerak sedikit ke jaringan keluarga Djamaluddin, kita menemukan fungsi tempat yang lain. Kompleks Bougenville di Makassar muncul melalui kesaksian Dasriah Djamaluddin dan orang-orang yang berhubungan dengan keluarganya. Rumah Abdul Latif Rukkawali dan Dasriah digunakan untuk pertemuan. Ada pula cerita mengenai buka puasa dan kebutuhan kegiatan yang ditopang melalui jaringan keluarga tersebut.
Tetapi jaringan itu tidak berhenti di Makassar.
Ketika rombongan mahasiswa tiba di Tanjung Perak, komunikasi dilakukan dengan Zauki Husain di Jawa Timur. Kendaraan disiapkan. Mahasiswa dibawa ke Gresik untuk beristirahat, kemudian ke Stasiun Gubeng agar dapat melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Gresik, dalam episode itu, bukan pusat keputusan tentang Sulawesi Barat. Ia adalah ruang transit.
Namun tanpa transit, perjalanan dapat jauh lebih sulit. Di Jakarta kita menemukan Kalijodo.
Arman Arif mengingat tempat kerja dan lingkungan Haji Usman di kawasan itu sebagai titik yang didatangi orang Mandar. Mahasiswa maupun tokoh datang. Bantuan diberikan. Ketika dibutuhkan, orang-orang juga bergerak dalam aksi.
Kalijodo di sini bukan sekadar nama sebuah kawasan Jakarta. Dalam ingatan Arman, ia berfungsi sebagai kantong diaspora: tempat orang Mandar yang jauh dari kampung halaman mengubah keberadaan mereka menjadi sumber daya bagi gerakan.
Jika titik-titik tersebut disambungkan, garisnya tampak seperti ini: Tinambung mengumpulkan orang – Wonomulyo memberi kendaraan – Pengayoman memberi tempat singgah – Sebuah rumah di Makassar menerima surat – Bougenville menerima pertemuan dan kebutuhan logistik – Gresik menerima orang yang sedang dalam perjalanan – Kalijodo menerima orang dari Mandar yang membutuhkan jaringan di Jakarta.
Tidak semua tempat itu adalah “situs sejarah” dalam pengertian lazim. Tidak ada alasan untuk menganggap semuanya harus diberi monumen. Yang menarik justru bahwa mereka bekerja karena pada saat itu merupakan tempat biasa.
Rumah dapat dipakai karena orang mengenal pemiliknya. Kendaraan dapat disediakan karena ada hubungan personal. Rombongan mahasiswa dapat ditampung karena ada keluarga atau kenalan. Dokumen dapat diantar karena orang tahu rumah mana yang harus dituju.
Sebelum sebuah perjuangan memiliki infrastruktur permanen, ia meminjam infrastruktur kehidupan sehari-hari. Itulah yang membuat peta ini berbeda dari peta gedung resmi.
Gedung DPR mempunyai alamat yang jelas dan arsip yang relatif mudah ditemukan. Rumah pribadi sering berubah, dijual, direnovasi atau hilang. Penginapan berganti nama. Terminal berpindah. Jalan berubah. Orang yang pernah membuka rumah meninggal. Generasi berikutnya bahkan mungkin tidak mengetahui bahwa ruang tamunya dahulu pernah dipakai menyusun suatu kegiatan.
Korpus Buku Putih sudah memberi banyak contoh rumah sebagai ruang pertemuan. Harun menggunakan rumahnya ketika tempat lain tidak memungkinkan. Hamzah Ismail mengingat rumah orang tua dan mertuanya dipakai berkali-kali, dengan kopi dan kue untuk orang yang datang. Pertemuan di Tinggas-Tinggas berlangsung di bawah kolong rumah.
Tetapi bila semua cerita itu hanya dirangkum menjadi “rumah berperan penting”, detailnya hilang. Masing-masing rumah melakukan pekerjaan berbeda. Ada rumah yang melindungi rapat. Ada rumah yang menerima faks dan surat. Ada rumah yang menjadi ruang redaksi. Ada rumah yang memberi makan. Ada rumah yang hanya menyediakan beberapa jam untuk tidur.
Bahkan Mandar Pos memperlihatkan geografi serupa. Berita dikerjakan di rumah Hamzah Ismail di Tinambung, dibawa ke rumah Armin Toputiri di Makassar untuk diedit, kemudian menuju Fajar untuk dicetak, lalu korannya bergerak lagi melalui Parepare sebelum kembali ke Polman.
Sebuah koran pun mempunyai peta rumahnya sendiri. Dengan cara melihat seperti ini, perjalanan dari Mandar ke Jakarta bukan garis lurus. Ia adalah rangkaian titik pertolongan.
Orang bergerak sejauh jaringan mereka memungkinkan. Di satu titik ada kendaraan. Di titik lain ada telepon. Di titik berikutnya ada tempat tidur. Di tempat lain ada orang yang mempunyai rekening perusahaan. Dan di ujung yang lain ada seseorang yang tahu pintu mana yang harus diketuk.
Ketika saya membaca kembali tempat-tempat tersebut, saya membayangkan suatu pekerjaan dokumentasi lanjutan untuk Buku Putih: bukan hanya memotret tokoh, tetapi juga mencari kembali lokasi.
Apakah rumahnya masih ada? Apakah pemilik berikutnya tahu apa yang pernah terjadi di sana? Apakah jalan masih mempunyai nama yang sama? Apakah keluarga masih menyimpan foto atau surat?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum semuanya mempunyai jawaban. Karena itu saya tidak ingin membuat lokasi yang samar seolah-olah sudah pasti. Tetapi justru sekaranglah waktunya mencatat yang masih dapat dikenali.
Sebab gedung besar biasanya mempunyai arsip. Rumah kecil tidak selalu punya. Dan mungkin di antara rumah-rumah tanpa plakat itulah sebagian pekerjaan paling praktis untuk melahirkan Sulawesi Barat pernah berlangsung. (*)
