MAJENE, MASALEMBO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat mendesak Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan pimpinan PT Pupuk Indonesia (Persero) mencopot jajaran pejabat yang bertanggung jawab atas distribusi pupuk bersubsidi di Sulawesi Barat. Desakan ini menyusul masih adanya petani di sejumlah desa termasuk Desa Lombang Timur, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, yang mengalami kesulitan mendapatkan pupuk untuk kebutuhan pertanian.
Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM Sulbar, Irwan Japaruddin, menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah memberikan penegasan mengenai pentingnya ketersediaan dan kemudahan akses pupuk bagi petani.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus dapat dirasakan hingga tingkat desa, bukan hanya tercermin dalam data dan laporan administratif.
“Kalau petani di Lombang Timur masih kesulitan mendapatkan pupuk, tentu harus dipertanyakan di mana persoalan distribusinya. Petani membutuhkan pupuk di lapangan ketika musim tanam, bukan sekadar informasi bahwa pupuk tersedia dalam data,” tegas Irwan, Senin (14/9/2026).
IMM Sulbar menilai keberhasilan distribusi pupuk tidak cukup diukur dari besarnya alokasi atau jumlah pupuk yang tercatat telah disalurkan. Ukuran utamanya adalah apakah petani dapat memperoleh pupuk secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan. Karena itu, kesulitan yang dialami petani Lombang Timur harus menjadi dasar untuk memeriksa seluruh rantai distribusi.
Desakan evaluasi tersebut semakin penting karena telah muncul sejumlah kasus dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di Sulawesi Barat. IMM Sulbar menilai kasus tersebut harus menjadi alarm untuk memperkuat pengawasan distribusi pupuk dari hulu hingga hilir.
“Ketika petani kesulitan mendapatkan pupuk sementara pada saat yang sama ditemukan kasus penyalahgunaan pupuk subsidi, maka efektivitas sistem distribusi dan pengawasannya wajib dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Irwan.
IMM Sulbar meminta evaluasi dan pencopotan mencakup seluruh jajaran yang memiliki tanggung jawab dalam operasional distribusi di wilayah tersebut, seperti General Manager (GM) Regional IV, Account Executive (AE), dan Asisten Account Executive (AAE) yang menjalankan fungsi operasional serta pengawasan di wilayah Sulawesi Barat sesuai kewenangan masing-masing.
IMM Sulbar juga mendesak PT Pupuk Indonesia membuka data distribusi pupuk bersubsidi secara transparan, mulai dari alokasi, stok, penyaluran, distributor, pengecer hingga realisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
Transparansi diperlukan agar publik dapat mengetahui titik persoalan dan memastikan tidak terjadi kesenjangan antara ketersediaan pupuk secara administratif dengan akses petani di lapangan.
“Presiden sudah memberikan arahan dan Menteri Pertanian sudah menegaskan kebijakan. Sekarang yang harus dipastikan adalah pelaksanaannya sampai kepada petani. Jangan sampai kebijakan sudah baik di tingkat pusat, tetapi gagal dirasakan petani di desa. Jika sistem tidak berjalan dan pejabat yang bertanggung jawab terbukti tidak mampu menjalankan tugasnya, maka harus ada konsekuensi yang tegas,” pungkas Irwan. (ril/har)
