MAJENE, MASALEMBO.ID – Pemerintah Kabupaten Majene terus mengupayakan pemenuhan kriteria lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan menyiapkan dua opsi lahan potensial. Program strategis berskala nasional ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang disalurkan melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menghadirkan fasilitas pendidikan gratis, terpadu, dan inklusif bagi masyarakat kurang mampu.
Sekolah Rakyat Terintegrasi dirancang tidak hanya sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga menggabungkan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan dasar, pembentukan karakter, serta penyediaan fasilitas asrama penuh untuk menyokong anak-anak dari keluarga pra-sejahtera agar mendapatkan taraf hidup dan masa depan yang lebih baik.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene, Hj. Syahrimayani, S.T., M.T., mengonfirmasi bahwa pihak dinas telah turun langsung ke lapangan guna meninjau kelaikan kedua lokasi calon area pembangunan tersebut.
Langkah peninjauan ini dilakukan untuk menyelaraskan kesiapan daerah dengan kualifikasi ketat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Baru-baru kita sudah tinjau bersama DPRD dan pihak dari BPMP, ada dua lokasi kita kunjungi,” kata Hj. Syahrimayani saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).
Adapun dua lokasi yang kini menjadi fokus kajian Pemerintah Kabupaten Majene berada di dua wilayah berbeda. Lokasi pertama terletak di Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, sedangkan opsi lokasi kedua berada di wilayah Pambo’borang, Kecamatan Banggae. Kedua aset tanah tersebut sejatinya sudah terdaftar sebagai barang milik daerah Pemda Majene. Namun, ketersediaan luas area yang ada saat ini masih menjadi hambatan utama dalam merealisasikan proyek strategis nasional ini.
Kementerian Sosial mensyaratkan penyediaan lahan minimal seluas 10 hektar yang berstatus milik pemerintah daerah setempat atau tanah yang dihibahkan secara resmi.
Sementara itu, Pemda Majene belum memiliki satu hamparan tanah utuh seluas 10 hektar. Di Desa Mekkatta, lahan milik Pemda baru tersedia seluas 4 hektar dan secara teknis sangat sulit untuk diperluas akibat kondisi geografis serta keterbatasan area sekitar. Di sisi lain, lahan milik daerah di Pambo’borang baru mencakup luas 1 hektar. Meskipun ukuran awalnya lebih kecil, kawasan di sekitar Pambo’borang masih menghampar luas berupa lahan milik warga setempat yang memungkinkan untuk dibebaskan hingga mencapai target luasan 10 hektar.
Mengingat pembebasan lahan warga membutuhkan proses perencanaan, ketersediaan anggaran, dan kajian sosial yang matang, Pemda Majene tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan akhir tanpa pertimbangan komprehensif.
“Maka kemudian kita masih mikir dan kaji untuk proses itu (pembebasan),” tegas Syahrimayani menutup penjelasannya. (har/red)
