SUMENEP, MASALEMBO.ID – Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus mencakup seluruh wilayah, termasuk kawasan kepulauan. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dijadikan momentum untuk memperkuat kembali komitmen agar kesetaraan pembangunan kepulauan dan daratan dapat dicapai.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, kemerdekaan tidak semestinya hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial dan upacara setiap tahun. Menurutnya, nilai kemerdekaan harus diterjemahkan dalam kebijakan pemerintah yang mampu memberikan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Yang pasti kemerdekaan itu berdaulat, adil dan makmur,” katanya (17/08).
Ia menyampaikan, karakter geografis Sumenep menjadi salah satu faktor yang membuat pemerataan pembangunan membutuhkan perhatian khusus. Kabupaten Sumenep tidak hanya memiliki wilayah daratan, tetapi juga kawasan kepulauan dengan kondisi geografis, akses transportasi dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.
Perbedaan tersebut, kata dia, harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan. Kebijakan tidak boleh hanya berorientasi pada wilayah yang memiliki akses lebih mudah, sementara daerah dengan tantangan geografis lebih berat justru mendapatkan perhatian yang lebih sedikit.
Kawasan kepulauan dinilai masih membutuhkan penguatan di berbagai sektor, khususnya infrastruktur dan akses pelayanan. Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu kunci untuk membuka konektivitas serta memperlancar aktivitas masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun pelayanan publik.
Pemerintah daerah pun terus diarahkan untuk memperhatikan kebutuhan pembangunan di kawasan kepulauan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkecil kesenjangan antarwilayah sekaligus memastikan masyarakat di pulau-pulau memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Fauzi menegaskan, keberpihakan terhadap pembangunan kepulauan bukan berarti mengesampingkan masyarakat di wilayah daratan. Pemerataan justru harus dipahami sebagai upaya menciptakan keseimbangan pembangunan sehingga setiap wilayah memperoleh perhatian sesuai dengan kebutuhan dan tingkat tantangannya.
“Harus ada kesetaraan antara kepulauan dan daratan,” ujarnya.
Menurutnya, kesetaraan menjadi penting karena seluruh masyarakat Sumenep memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat pembangunan. Tempat tinggal tidak boleh menjadi faktor yang menentukan besar kecilnya kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan pemerintah.
Kondisi geografis kepulauan memang membutuhkan pendekatan berbeda. Jarak antarwilayah, ketergantungan terhadap transportasi laut serta kondisi sarana prasarana menjadi persoalan yang tidak selalu ditemukan di kawasan daratan. Karena itu, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan karakter tersebut secara serius.
Pemerataan pembangunan juga memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketika konektivitas membaik, distribusi barang dan hasil produksi dapat berjalan lebih lancar. Masyarakat kepulauan juga akan memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Tidak hanya persoalan ekonomi, peningkatan infrastruktur juga berhubungan dengan kualitas pelayanan dasar. Akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi kebutuhan mendasar yang harus mendapatkan perhatian pemerintah.
Dalam konteks itulah, Fauzi mengajak seluruh pihak melihat pembangunan Sumenep secara utuh. Daratan dan kepulauan bukan dua wilayah yang harus dipertentangkan, melainkan bagian yang saling melengkapi dalam satu kesatuan Kabupaten Sumenep.
Ia juga berharap masyarakat daratan dapat memahami kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian lebih kepada kawasan kepulauan. Menurutnya, langkah tersebut tidak berarti pembangunan di daratan dihentikan. Sebaliknya, pemerintah berupaya menyeimbangkan pembangunan dengan melihat kebutuhan setiap wilayah.
“Sumenep itu bukan hanya daratan saja, namun juga kepulauan,” tandasnya. (Red/TH)
