SUMENEP, MASALEMBO.ID – Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Sumenep mulai menggeser pendekatan dalam menghadapi persoalan kemiskinan. Pola kebijakan seperti bantuan sosial tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya instrumen, melainkan harus berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, penguatan usaha masyarakat, dan pemetaan wilayah yang membutuhkan intervensi secara lebih spesifik.
Arah tersebut menjadi pembahasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat”.
Kegiatan yang digelar di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15/09/2026), tersebut melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemangku kepentingan dan camat wilayah daratan. Forum itu membahas bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan dapat disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat dan karakteristik setiap wilayah.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep Arif Firmanto mengatakan, persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Kondisi geografis Sumenep yang memiliki karakter wilayah beragam membutuhkan kebijakan yang mampu membaca perbedaan persoalan antarwilayah.
“Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial bersifat konsumtif, tetapi intervensi yang menyentuh masalah melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” katanya.
Hal ini mempertegas bahwa perlindungan sosial harus ditempatkan sebagai salah satu bagian dari strategi yang lebih luas. Masyarakat miskin tidak hanya membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membutuhkan akses terhadap sumber pendapatan agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi secara berkelanjutan.
Bappeda merumuskan tiga strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan. Ketiganya mencakup upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
“Ketiganya didukung integrasi program lintas sektor serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” terangnya.
Data kemiskinan Kabupaten Sumenep pada 2025 menunjukkan persentase penduduk miskin berada di angka 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin juga disebut berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Meski terdapat penurunan, jumlah tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi agenda pembangunan yang membutuhkan intervensi lintas sektor. Tantangannya bukan hanya menjaga penurunan angka kemiskinan, tetapi memastikan masyarakat memiliki sumber penghidupan yang lebih produktif.
“Intervensi harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, Bappeda mendorong Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL) sebagai wadah kolaborasi berbagai sektor. Pendekatan tersebut melibatkan bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM hingga pemberdayaan masyarakat.
Keterlibatan banyak sektor menjadi penting karena penyebab dan dampak kemiskinan saling berkaitan. Keluarga dengan pendapatan rendah, misalnya, dapat menghadapi persoalan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, modal usaha maupun infrastruktur. Intervensi yang hanya menyasar satu aspek berpotensi tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Sejumlah program telah dijalankan pemerintah daerah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Di antaranya melalui Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan dan perlindungan bagi pekerja rentan.
Pada sisi peningkatan pendapatan, pemerintah mengarahkan dukungan kepada sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pertanian, perikanan dan UMKM menjadi bagian dari sektor yang mendapatkan perhatian, disertai pelatihan keterampilan, job fair dan program padat karya.
“Sedangkan peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan dan UMKM, pelatihan keterampilan, job fair, serta program padat karya,” tuturnya.
Selain persoalan intervensi, akurasi data menjadi bagian penting dalam menentukan penerima manfaat program. Kepala BPS Kabupaten Sumenep Handoyo Wijoyo menyampaikan bahwa penentuan sasaran program membutuhkan data yang valid.
Masyarakat yang menilai posisi desilnya tidak menggambarkan kondisi sosial ekonomi sebenarnya dapat mengajukan perbaikan melalui mekanisme resmi. Pengajuan dapat dilakukan melalui operator desa atau kelurahan maupun kanal pemutakhiran data yang telah tersedia.
Mekanisme tersebut berkaitan dengan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). BPS menyebut pembaruan data dapat disampaikan melalui kanal resmi, antara lain Cek Bansos Kemensos, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, maupun Cek DTSEN BPS ceck-dtsen.bps.go.id.
Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa pengajuan pembaruan data tidak otomatis mengubah posisi desil. Penentuan desil dilakukan berdasarkan keseluruhan karakteristik sosial ekonomi serta proses pemeringkatan yang berlaku.
Dengan demikian, pembenahan data menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengentasan kemiskinan. Data yang tidak akurat dapat memengaruhi ketepatan sasaran program, sementara data yang diperbarui secara berkala memberikan dasar bagi pemerintah untuk menentukan bentuk intervensi sesuai kondisi masyarakat.
”Data akurat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan, sasarannya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, pada akhirnya pemutakhiran dan perbaikan data tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan intervensi tepat sasaran,” tandasnya.
FGD tersebut turut menghadirkan Dr. Didi Supriadi, S.Si., M.Pd., serta Prof. Dr. Mohammad Ali Al-Humaidy, M.Si. Pembahasan diarahkan pada kajian spasial, klasterisasi wilayah miskin, model pengembangan ekonomi dan pendekatan sosiokultural masyarakat Madura. (Red/TH)
