Oleh: Muhammad Ridwan Alimuddin, penulis Buku Putih Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
Sebuah kendaraan rusak dalam perjalanan.
Amiruddin Said mengingat rombongan yang bergerak dari wilayah Polmas menuju Makassar. Kendaraan yang mereka gunakan adalah bus kantor gubernur. Di sekitar Parepare, menurut kesaksiannya, terjadi kecelakaan dan kendaraan itu mengalami kerusakan.
Persoalan yang muncul sesudahnya sangat biasa: siapa yang membayar perbaikannya? Amiruddin menghubungi H. Zikir. Jawaban yang ia ingat singkat: “Insya Allah saya yang perbaiki. Beri tahu saja berapa biayanya.”
Bagi sejarah sebuah provinsi, kerusakan kendaraan mungkin terdengar terlalu kecil. Ia tidak sebanding dengan deklarasi, demonstrasi atau pembahasan undang-undang. Tetapi justru di dalam peristiwa kecil itulah sebuah sisi lain perjuangan pembentukan Sulawesi Barat dapat dilihat. Orang-orang boleh mempunyai gagasan dan keberanian. Mereka tetap memerlukan kendaraan. Kendaraan dapat rusak. Dan ketika rusak, seseorang tetap harus membayar bengkel.
Selama menyusun Buku Putih, saya semakin melihat bahwa uang dalam perjuangan ini jarang hadir sebagai angka besar yang berdiri sendiri. Uang lebih sering berubah wujud. Ia menjadi bensin, tiket, makanan, ongkos kapal, penginapan, lembar fotokopi, kendaraan, biaya rapat, biaya mencetak bahan, atau ongkos pulang seseorang yang telah terlalu lama berada di luar rumah.
Itulah sebabnya pertanyaan mengenai pendanaan tidak cukup dijawab dengan daftar nama orang yang pernah memberi sumbangan.
Pertanyaan yang lebih menarik adalah: bagaimana sebuah gerakan membiayai dirinya dari hari ke hari?
Pada tahap tertentu, pembiayaan memang dibuat lebih terorganisasi. Koleksi arsip Syahrir Hamdani menyimpan keputusan Forum Bersama pada 29 Maret 2002. Di samping Tim Lobby dan Tim Konsultatif, dibentuk pula Tim Dana. Dalam arsip yang sama, H.M. Zikir Sewai muncul sebagai pimpinan Tim Dana Perjuangan. Ini penting karena menunjukkan bahwa ketika pekerjaan politik menjadi semakin intensif—terutama lobi dan perjalanan ke pusat—urusan keuangan tak lagi sepenuhnya dapat diselesaikan dengan mengeluarkan uang dari kantong orang yang kebetulan hadir. Tetapi Tim Dana bukan titik awal dari ekonomi perjuangan.
Sebelum pembiayaan diorganisasi seperti itu, berbagai kesaksian memperlihatkan cara yang jauh lebih cair. Pertemuan dibiayai oleh orang yang mengundang. Bahan digandakan oleh orang yang mempunyai kemampuan mencetaknya. Seseorang mengeluarkan uang perjalanan sendiri. Pengusaha menggunakan kendaraan atau jaringan perusahaannya. Orang di perantauan menerima rombongan. Mahasiswa mengedarkan proposal.
Kalman Bora memberikan gambaran dari Kalimantan Timur. Dalam kesaksiannya, perjalanan awal dilakukan dengan dana pribadi yang tersedia. Ia dan Ahmad Rifai Latif menggunakan uang masing-masing; dalam keadaan tertentu perjalanan juga dapat berhubungan dengan fasilitas perusahaan. Baru pada tahap berikutnya pengumpulan dana menjadi lebih terkoordinasi.
Kasus Abdul Latif Rukkawali memperlihatkan bentuk lain lagi.
Hubungan Abdul Latif dengan perjuangan bersinggungan dengan jaringan keluarga Djamaluddin. Dasriah Djamaluddin adalah istrinya dan adik Husni Djamaluddin. Dalam kesaksian Dasriah dan Zauki Husain, rumah, perusahaan dan jaringan keluarga bekerja hampir seperti sistem logistik.
Zauki mengingat suatu perjalanan mahasiswa. Ketika rombongan tiba di Tanjung Perak, ia mendapat komunikasi dari Abdul Latif dan Dasriah untuk menyiapkan kendaraan. Sekitar 30–40 mahasiswa, menurut ingatannya, dijemput, dibawa ke Gresik untuk beristirahat, kemudian diantar ke Stasiun Gubeng agar dapat meneruskan perjalanan.
Dalam episode lain, Zauki mengatakan pernah diminta mentransfer uang ketika Husni membutuhkan biaya pertemuan atau buka puasa di Makassar. Ketika Rahmat Hasanuddin berada di Surabaya atau Gresik untuk konsolidasi masyarakat Mandar, akomodasinya disebut ditanggung Abdul Latif. Tiket pulangnya disebut pula dipesankan melalui rekening perusahaan Latif.
Tidak ada kotak bertuliskan “biaya perjuangan” yang dapat menjelaskan semua itu. Yang tampak justru pencampuran antara hubungan keluarga, bisnis, persahabatan dan kebutuhan politik.
Menariknya, sebagian bantuan tersebut bahkan tidak banyak diketahui orang lain. Dalam bahan Buku Putih, keluarga menggambarkan Abdul Latif sebagai orang yang tidak banyak menceritakan apa yang dilakukannya. Artinya, sejarah pendanaan mempunyai masalah sumber yang khas: orang yang menerima bantuan mungkin mengingat perjalanannya, tetapi tidak selalu tahu dari rekening siapa tiket dibeli; orang yang menyediakan tempat menginap mungkin tidak masuk daftar panitia; pemilik kendaraan dapat hilang dari dokumen karena yang dicatat justru orang-orang yang berangkat.
Di Jakarta ada lapisan cerita lain. Arman Arif bercerita mengenai diaspora Mandar di Kalijodo. Ia mengingat hubungan komunikasi dengan Syamsuddin, Arifin Baso dan Haji Usman. Karena bekerja dalam lingkungan usaha Haji Usman, menurut Arman ia diperintahkan ikut membantu perjuangan.
Di dalam wawancara itu muncul angka yang sangat spesifik. Arman mengatakan dirinya diperintahkan menyisihkan dana perusahaan setiap malam sebesar Rp3,5 juta karena perjuangan membutuhkan biaya besar. Ia juga mengatakan dukungan tidak hanya berbentuk uang. Bila diperlukan, orang-orang Mandar di sana ikut bergerak sebagai massa, termasuk dalam aksi yang menurut ingatannya berlangsung di depan Istana. Mahasiswa dan tokoh dari Mandar juga datang meminta atau memperoleh bantuan di lingkungan mereka.
Angka Rp3,5 juta itu perlu ditempatkan secara hati-hati. Dalam sumber yang saya telusuri untuk tulisan ini, angka tersebut berasal dari kesaksian Arman Arif. Saya belum menemukan pembukuan perusahaan atau dokumen Tim Dana yang dapat menguji apakah nominal itu berlangsung setiap malam dalam kurun tertentu. Karena itu ia harus tetap dibaca sebagai ingatan seorang pelaku, bukan sebagai angka audit.
Justru kehati-hatian semacam itu membuat cerita lebih menarik. Sebab tujuan kita bukan mencari seorang “penyandang dana utama”. Korpus yang ada tidak mendukung penyederhanaan seperti itu.
Syahrir Hamdani bahkan membawa pertanyaan mengenai ongkos perjuangan ke tingkat yang sangat pribadi. Ia mengatakan pekerjaan ditinggalkan dan penghasilan digunakan untuk bergerak. “Semua potensi yang bisa dijadikan uang waktu itu kita jadikan uang,” katanya. Konsekuensinya masuk ke rumah. Syahrir mengatakan istrinya, seorang pegawai bank, tetap membiayai kehidupan keluarga.
Naharuddin memberi contoh berbeda. Dalam salah satu episode perjalanan mahasiswa, sejumlah peserta tertinggal dari rombongan. Kebutuhan untuk mengejar perjalanan tidak dapat menunggu rapat bendahara. Menurut kesaksian yang tersimpan dalam Buku Putih, uang akhirnya keluar langsung agar enam mahasiswa dapat diterbangkan melalui Surabaya.
Di situlah ekonomi sebuah gerakan tampak. Ada saatnya sebuah organisasi membuat anggaran. Arsip Naharuddin bahkan menyimpan RAB, anggaran dan laporan dana. Untuk Kongres/Rapat Akbar 2001 terdapat lebih dari satu angka rancangan—sekitar Rp180 juta dan Rp200 juta—yang urutannya belum cukup jelas untuk dipastikan sebagai realisasi akhir. Karena itu angka tersebut sebaiknya tidak dipakai begitu saja sebagai jumlah biaya kegiatan.
Tetapi sebagian besar kehidupan gerakan tidak selalu dapat dimasukkan ke RAB.
Berapa nilai rumah yang dibuka berhari-hari untuk tamu? Berapa harga waktu seorang pegawai atau dosen meninggalkan pekerjaannya? Berapa nilai kendaraan yang dipinjamkan? Bagaimana menghitung keluarga yang menyediakan makanan atau orang perantauan yang mengantar rombongan dari pelabuhan ke stasiun?
Mungkin karena itulah pertanyaan “siapa yang membayar perjuangan?” tidak pernah mempunyai satu nama sebagai jawabannya. Ada H. Zikir ketika sebuah bus rusak. Ada Kalman Bora yang bergerak dengan uang yang tersedia padanya. Ada Abdul Latif, Dasriah dan jaringan Gresik yang membuat rombongan mahasiswa dapat beristirahat dan meneruskan perjalanan. Ada Haji Usman dan orang-orang Mandar di Kalijodo menurut kesaksian Arman Arif. Ada Naharuddin yang mengeluarkan uang saat kebutuhan datang lebih cepat daripada administrasi.
Ada Syahrir yang mengatakan gajinya masuk ke perjuangan sementara rumah tangganya ditopang istrinya.
Lalu, ketika pekerjaan menjadi makin besar, lahirlah Tim Dana. Di antara semua dokumen yang besar, saya justru kembali pada kendaraan yang rusak di dekat Parepare itu. Karena sebuah provinsi pada akhirnya memang lahir melalui keputusan politik dan dasar hukum—UU Nomor 26 Tahun 2004 ditetapkan pada 5 Oktober 2004.
Tetapi untuk sampai ke sana, pernah ada satu hari ketika yang dibutuhkan gerakan bukan pidato tambahan. Yang dibutuhkan adalah biaya memperbaiki sebuah mobil agar perjalanan dapat dilanjutkan. (*)
