Tingkat Pengangguran di Sulbar Terendeh ke-3 di Indonesia

MAMUJU, MASALEMBO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tingkat pengangguran terbuka Indonesia terbaru per Agustus 2025 yang menunjukkan angka nasional saat ini mencapai 4,85 persen, atau setara dengan sekitar 7,46 juta orang. Hasil tersebut mencerminkan situasi ketenagakerjaan yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah, terutama di kelompok usia muda.

Provinsi Sulawesi Barat menempati posisi ketiga terendah dalam daftar tingkat pengangguran nasional, dengan persentase hanya 2,86 persen atau sekitar 213 ribu orang. Prestasi ini menempatkan Sulbar di bawah Bali (1,49 persen) dan Papua Pegunungan (1,68 persen) sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran paling kecil di Indonesia pada periode tersebut.

Sebaliknya, Papua menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni 6,96 persen, disusul Papua Barat Daya (6,85 persen) serta Jawa Barat (6,77 persen). Ketimpangan ini menunjukkan masih adanya tantangan besar di beberapa wilayah, khususnya kawasan timur Indonesia.

BPS juga mencatat bahwa mayoritas pengangguran berasal dari kalangan usia muda, terutama 15–24 tahun, dengan tingkat pengangguran di kelompok ini mencapai 16,89 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menegaskan pentingnya perhatian pada pembangunan sektor ekonomi dan pendidikan bagi generasi muda di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi Sulbar Masuk 5 Besar Nasional

Selain angka pengangguran, BPS juga merilis data pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Maluku Utara menempati posisi pertama dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, mencapai 39,10 persen.

Posisi kedua ditempati Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan 7,79 persen, diikuti Kepulauan Riau (7,48 persen), Bali (5,88 persen), dan Sulawesi Barat di posisi kelima dengan pertumbuhan 5,83 persen.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyambut capaian tersebut. Ia menegaskan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berpihak kepada masyarakat.

“Saya mendesain pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sulawesi Barat, yang juga ditopang oleh ekonomi riil masyarakat,” ujar Suhardi Duka.

SDK menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Saya menghindari pertumbuhan ekonomi yang semu dan sesat, yang justru memperlebar kesenjangan di masyarakat. Untuk itu, ketika kita menerima pertumbuhan ekonomi, kita juga harus menerima sedikit inflasi akibat daya beli masyarakat yang meningkat,” jelasnya.

Menurut SDK, jika ekonomi tumbuh namun terjadi deflasi, maka hal tersebut perlu dikaji penyebabnya. “Ekonomi yang tumbuh dan deflasi harus dicari sebabnya. Mungkin pertumbuhan itu hanya terjadi di kalangan elite,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perekonomian Sulawesi Barat ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri, UMKM, serta belanja pemerintah yang secara langsung memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini yang turut berpengaruh adalah program padat karya dan UMKM. Selain itu, harga komoditas seperti sawit, kakao, dan kopi juga cukup baik, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan belanja pun naik,” terang Suhardi.

SDK menilai, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang stabil dan berkualitas menjadi bukti bahwa arah pembangunan daerah berjalan di jalur yang tepat yakni memperkuat ekonomi rakyat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Tabel data 10 provinsi dengan angka pengangguran terbuka tertinggi dan terendah per Agustus 2025.

Sumber: Badan Pusat Statistik. (Har)