SUMENEP, MASALEMBO.ID- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Sosialisasi Hasil Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode 2025-2029. Langkah ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang kompleks dan multidimensi.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan pemangku kepentingan terkait untuk bersinergi dalam menurunkan angka kemiskinan.
“RPKD menjadi dasar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan sinergis lintas sektor,” ujar Arif Firmanto di sela-sela sosialisasi yang berlangsung di Kantor Bappeda, Jumat (24/01/2025).
Arif menjelaskan bahwa dokumen RPKD ini dirancang untuk menjabarkan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep dalam lima tahun mendatang. Ruang lingkupnya mencakup intervensi kebijakan yang dirancang agar lebih terarah dan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah terus mendorong sinergi lintas sektor melalui dokumen ini. RPKD memberikan panduan prioritas kebijakan yang melibatkan pemerintah pusat, pihak swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya,” tambahnya.
Dalam proses penyusunannya, Bappeda menggandeng tim ahli dari Universitas Brawijaya (UB) Malang. Tim ini melakukan desk serta analisis mendalam dengan melibatkan perangkat daerah terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan data kemiskinan di Kabupaten Sumenep diverifikasi dan disinkronkan secara akurat, sehingga sasaran intervensi menjadi lebih jelas.
Arif menjelaskan bahwa fokus utama RPKD adalah menentukan prioritas berdasarkan nilai determinan tertinggi dalam indikator kemiskinan. “Verifikasi data yang matang sangat penting untuk menetapkan prioritas penanggulangan kemiskinan yang berbasis produktivitas ekonomi, kualitas hidup layak, jaminan sosial, dan skenario ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan RPKD. Dengan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan komprehensif, pemerintah daerah berharap program-program yang dicanangkan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak signifikan.
“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi yang kuat antar berbagai sektor, termasuk peran aktif masyarakat,” katanya.
Sosialisasi ini dihadiri oleh sejumlah OPD yang memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan. Beberapa di antaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial P3A, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan P2KB, Dinas Pertanian, Diskoperindag, DPMD, serta instansi lain seperti Satpol PP, BPBD, BPS, dan Inspektorat Daerah.
Dokumen RPKD yang disusun diharapkan menjadi panduan utama dalam menyusun program-program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga berkomitmen untuk memastikan implementasi program berjalan dengan pengawasan ketat, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Melalui RPKD ini, kita memiliki landasan untuk menetapkan kebijakan yang tepat guna, baik dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat maupun memperbaiki kualitas hidup warga yang berada di bawah garis kemiskinan,” pungkas Arif Firmanto.
Dengan dukungan dari semua pihak, Bappeda Sumenep optimistis target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai sesuai dengan visi pembangunan daerah, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. (Red/TH)
