Menata Masa Depan: Bappeda Sumenep Bahas Arah Pembangunan Daerah

Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep Arif Firmanto (Foto: Istimewa/Masalembo.id)

SUMENEP, MASALEMBO.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 serta Forum Konsultasi Publik dalam rangka menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Acara ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Sumenep di masa mendatang.

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan pentingnya partisipasi dari berbagai elemen dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan yang matang.

Baca Juga  Nasihat Wagub Salim S Mengga di Lemosusu

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang disusun benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sehingga sinergi antara pemerintah, DPRD, dan warga menjadi sangat penting,” ungkapnya, Kamis (27/3).

Ia juga menyampaikan bahwa Bappeda telah menerima total 912 usulan dari masyarakat melalui sistem SIPD RI serta 933 usulan dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

“Setiap usulan akan kami telaah agar program yang dirancang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga  Lewat Sepak Takraw Putra Kepulauan Masalembu Harumkan Nama Kabupaten Sumenep di POPDA Jatim 2024

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menekankan bahwa forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi memiliki peran penting dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan.

“Musrenbang ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi bagian dari proses penting dalam menentukan capaian pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sumenep,” jelasnya.

Bupati juga menegaskan agar setiap perangkat daerah menyusun program kerja yang konkret, terukur, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Baca Juga  BPRS Bhakti Sumekar Tutup Selama Libur Lebaran, Layanan Digital Tetap Berjalan

“Setiap program harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai ada program yang output-nya tidak relevan dengan kebutuhan daerah,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mendorong seluruh elemen pemerintahan untuk menerjemahkan visi-misi daerah ke dalam program-program yang lebih konkret dan operasional.

“Perencanaan yang kita susun ini masih bersifat makro, sehingga perlu diturunkan ke dalam sasaran yang lebih detail agar benar-benar dapat diimplementasikan,” tukasnya. (Red/TH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *