MAMUJU, MASALEMBO.ID — Partai NasDem Sulawesi Barat memilih untuk meninggalkan (walk out) dari rapat koalisi terkait pembahasan calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang berlangsung di Hotel Maleo Mamuju, Jumat (21/8/2026) malam.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 20.00 WITA tersebut mendadak memanas hingga akhirnya Ketua DPW Partai NasDem Sulbar, Dirga Adhi Putra Singkarru, bersama Sekretaris NasDem Sulbar, Herlin, memilih keluar dari ruangan sekitar pukul 21.00 WITA atau hanya 45 menit setelah acara dimulai.
Keputusan tegas ini diambil lantaran belum tercapainya kesepakatan bersama dalam pembahasan serta penentuan calon Wakil Gubernur. NasDem menilai proses pembahasan di dalam koalisi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berlaku untuk pemilihan di DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang seharusnya mengedepankan kesepahaman seluruh partai politik pengusung.
Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Barat, Dirga Adhi Putra Singkarru, menegaskan alasan politik di balik sikap tersebut. “NasDem menghormati proses komunikasi dan pembahasan yang berlangsung. Namun, karena belum adanya kesepakatan terkait mekanisme dan ketentuan dalam proses penentuan calon Wakil Gubernur, kami memilih untuk meninggalkan rapat sebagai bentuk sikap politik dan keberatan terhadap proses pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama bukan monopoli semata,” ujar Dirga Adhi Putra Singkarru via keterangan tertulisnya Jumat (21/8) malam.
Pihaknya menyatakan keberatan terhadap mekanisme penentuan calon yang dianggap tidak mengedepankan prinsip musyawarah bersama seluruh anggota koalisi.
Sementara itu, Ketua Bappilu Partai NasDem Sulbar, Amri Atjo Babo, mengungkap pemicu mendasar aksi walk out tersebut, di mana NasDem mempertanyakan regulasi pemilihan di DPRD namun mendapat pandangan berbeda dari Ketua Koalisi yakni Sukri Umar dari Demokrat.
“Nasdem walk out saat mempertanyakan regulasi dalam menetapkan atau memilih calon yang akan dipilih di DPRD, tapi dari pihak ketua koalisi dalam hal ini, Sukri, dari partai Demokrat maunya dia itu partai koalisi pengusung yang tidak punya kursi di parlemen ikut juga mengajukan calon, jadi hal itu tidak diterima sekretaris koalisi, yaitu Herlin sehingga kakak Ketua Dirga dan sekretaris Herlin walkout atau meninggalkan rapat,” ungkap Amri.
“Jadi tidak keluar dari koalisi tapi meninggalkan rapat koalisi karena ada persepsi yang berbeda,” lanjut Amri Atjo Babo.
Amri menegaskan apabila koalisi tetap mengambil keputusan secara sepihak tanpa kehadiran Partai NasDem maka hal itu tidak sah.
“Kalau ada hal-hal yang diputuskan di rapat koalisi tanpa kehadiran Partai Nasdem ya sepertinya partai Nasdem juga adalah anggota koalisi akan mengajukan keberatan. Apakah keberatan di DPRD Provinsi Sulawesi Barat atau akan menggugat hasil yang dikeluarkan oleh koalisi tanpa kehadiran Partai Nasdem,” tegasnya.
Dikatakan, apapun yang diputuskan oleh partai koalisi SDK-JSM dalam ketidakhadiran partai Nasdem itu dianggap cacat hukum, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan dari pimpinan koalisi atau pihak partai Demokrat, pun anggota koalisi lainnya di luar Nasdem. Sebelumnya, Partai Nasdem telah resmi merekomendasikan Fatmawati Salim untuk maju jadi calon Wakil Gubernur Sulbar Pengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan mendiang suaminya Salim S Mengga yang meninggal dunia pada 31 Januari lalu. Sementara Partai Demokrat telah mengusung kadernya Syamsul Samad untuk mendampingi Gubernur Suhardi Duka hingga 2029 mendatang. (ant/har)
