MAMASA, MASALEMBO.ID – Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pendidikan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tahun 2024 di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mengalami kendala yang signifikan. Berdasarkan pantauan di lapangan, ditemukan banyak bangunan sekolah mangkrak tanpa ada tindak lanjut penyelesaian.
Tim redaksi yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi menemukan beberapa bangunan sekolah yang tidak terselesaikan. Kondisi bangunan tersebut telah mulai ditumbuhi lumut, bahan kayu mulai lapuk dan berjamur, bahkan beberapa ruangan sudah ditumbuhi rumput.
Salah satu kasus terjadi di Sekolah Dasar Negeri 007 di Desa Batangnguru, di mana beberapa unit bangunan baru mencapai tahap pemasangan rangka. Kondisi serupa juga ditemukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumarorong, dengan pembangunan tidak selesai dan sebagian proyeknya bahkan belum dikerjakan sama sekali.
Pelaksanaan proyek ini seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan melibatkan komite sekolah. Namun, informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa beberapa proyek dikerjakan oleh pihak ketiga serta diduga melibatkan oknum tertentu termasuk oknum kepala desa.
Saat dikonfirmasi mengenai dana yang belum dibayarkan kepada pihak sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Rusly, S.Pd., M.Pd., menyatakan, “Silahkan pertanyakan langsung ke pihak keuangan daerah atau sekretaris daerah. Entah apa masalahnya dananya tidak dibayarkan,” tegasnya melalui sambungan telepon.
Kondisi ini menyebabkan sejumlah sekolah mengalami kendala fasilitas, terutama terkait Ruang Kelas Belajar (RKB), padahal tahun 2025 sekolah-sekolah tersebut akan menerima murid baru untuk tahun pelajaran 2025-2026.
Tidak hanya berdampak pada fasilitas pendidikan, para pekerja dan tukang bangunan juga mengaku dirugikan karena belum menerima upah kerja. Beberapa di antaranya bahkan menyegel bangunan dan meninggalkan proyek karena kendala pasokan bahan material. Banyak pekerja terpaksa mencari pekerjaan lain ke luar daerah dengan meninggalkan piutang upah kerja mereka terhadap pihak sekolah.
Seorang kepala sekolah yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan, “Karena dana tidak ada pencairan sampai tahun 2025, maka tidak adil jika kami dikategorikan temuan oleh tim pemeriksa baik Inspektorat Daerah, BPK, maupun BPKP terkait bangunan sekolah yang tidak selesai pembangunannya.” Ia berharap dana tersebut segera disalurkan oleh pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah proyek pembangunan sekolah belum menunjukkan tanda-tanda kelanjutan penyelesaian, sementara pertanyaan besar tetap menggantung tentang keberadaan milyaran dana DAK yang telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Mamasa. (Ang/har)
