MAKASSAR, MASALEMBO.ID – Mantan Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla (JK), menyampaikan kegeramannya terhadap persoalan sengketa lahan yang berada di kawasan GMTD, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. JK menilai ada dugaan permainan mafia tanah yang mencoba mengutak-atik kepemilikan lahan miliknya tersebut.
Pada Rabu (5/11/2025), JK turun langsung meninjau lokasi lahan yang menjadi sengketa. Dengan nada tegas, ia mengecam pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk perusahaan besar yang disebut-sebut berada di balik upaya penguasaan lahan.
“Jadi itu kebohongan dan rekayasa, itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, Makassar ini!” ujar JK dengan nada keras saat berada di lokasi.
JK menyebut luas lahan yang disengketakan mencapai sekitar 16,5 hektare. Ia mempertanyakan klaim sebagian pihak yang mengatasnamakan seorang warga bernama Manjung Ballang, yang disebut-sebut sebagai pemilik lahan tersebut.
“Karena yang dituntut itu, siapa namanya (Manjung Ballang). Itu penjual ikan. Masa penjual ikan punya tanah seluas ini,” tuturnya, menekankan bahwa klaim tersebut tidak masuk akal.
Lahan yang disengketakan itu berada di wilayah pengelolaan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). JK menjelaskan bahwa lahan tersebut awalnya dibeli dari salah satu keturunan Kerajaan Gowa pada masa ketika kawasan tersebut masih berada di wilayah administrasi Kabupaten Gowa, sebelum kemudian masuk ke Kota Makassar.
Saat ditanya apakah ada dugaan rekayasa yang melibatkan PT GMTD, Lippo Group, serta pihak-pihak lain, JK dengan tegas menyatakan adanya indikasi permainan mafia tanah.
“Iya (dugaan rekayasa). Karena ini kita punya. Ada suruhannya, ada sertipikatnya. Itu cepat-cepat (diselesaikan) itu namanya perampokan, kan. Benar enggak,” ujarnya kepada wartawan.
JK juga mengisahkan bahwa sebagian lahan dalam kawasan tersebut pernah dibeli oleh almarhum Hj Najamiah. Namun, menurutnya, almarhumah saat itu sempat mengalami penipuan. Ia menegaskan bahwa kepemilikan lahan miliknya sudah ada jauh sebelum peristiwa itu.
“Dia belum datang ke Makassar, kita sudah punya. Kalau begini, nanti seluruh kota dia akan memainkan seperti itu, rampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla ada yang mau main-main, apalagi sama rakyat lain,” ucap pria yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia ini.
Terkait langkah penyelesaian, JK menegaskan bahwa pihaknya siap menempuh jalur hukum.
“Kita hukumnya, kita nanti ajukan ke mana-mana. Mau sampai ke mana pun, kita siap untuk melawan ketidakadilan, ketidakbenaran. Dan jangan juga aparat pengadilan itu (bermain), berlaku adil lah, dukung kebenaran, jangan dimainin,” tegasnya.
Sebelumnya, kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, telah melayangkan surat somasi kepada pihak GMTD terkait kejanggalan atas permintaan pertukaran lahan pada 2015. Setelah pengecekan fisik, ditemukan adanya overlapping atau tumpang tindih lahan.
Di tengah kisruh ini, JK juga mempertanyakan prosedur Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang menurutnya tidak menjalankan prosedur pengukuran lahan sebelum rencana eksekusi.
“Eksekusi harus didahului dengan nama Post-Statering, pengukuran. Mana pengukurannya? mana orang BPN-nya, tidak ada semua,” katanya.
Kisruh lahan ini kini menjadi perhatian publik, mengingat melibatkan tokoh besar nasional, perusahaan besar, dan dugaan mafia tanah yang telah lama menjadi masalah di banyak daerah di Indonesia. (*/har)
