MAMUJU, MASALEMBO.ID — Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat mendorong percepatan realisasi anggaran tahun 2026. Sebab, masih banyak program Pemprov Sulbar yang belum maksimal berjalan hingga memasuki September saat ini. Sorotan dari wakil rakyat menguak dalam lanjutan rapat kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 Komisi IV DPRD Sulbar bersama mitra terkait, yang berlangsung, Selasa (1/9/2026).
Rapat di ruang Komisi IV DPRD Sulbar ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap serapan anggaran, capaian program, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Di bagian awal, Komisi IV DPRD Sulbar telah melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran pada sektor kesehatan. Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menekankan agar pengelolaan anggaran berjalan efektif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Abdul Rahim menegaskan, pentingnya percepatan pelaksanaan program yang masih mengalami keterlambatan. Tak terkecuali program layanan kesehatan.
Tak hanya itu, menurut Rahim, sejumlah program bantuan kepada masyarakat, termasuk bantuan hibah, bantuan sosial, dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), perlu segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran.
“Yang kita minta adalah agar seluruh program segera diakselerasi, sehingga masyarakat yang memang berhak menerima bisa segera memanfaatkannya,” ujar Politikus Partai Nasdem itu.
Dalam evaluasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Komisi IV juga mendorong agar kebijakan penambahan penghasilan bagi kepala desa dan aparat desa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan masyarakat, termasuk dalam penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, serta penguatan layanan posyandu.
Sementara pada sektor ketenagakerjaan, Komisi IV menyoroti masih adanya kegiatan yang belum berjalan optimal, termasuk program padat karya. Komisi IV juga meminta agar program tersebut tetap dilaksanakan sesuai perencanaan karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Adapun pada sektor kepemudaan dan olahraga, Komisi IV mendorong percepatan sejumlah kegiatan yang masih tersisa agar seluruh program dapat berjalan sesuai target.
Abdul Rahim menegaskan, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan APBD tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
“Kita harapkan memasuki triwulan keempat tidak ada kegiatan yang menumpuk sampai akhir tahun. Seluruh program harus segera dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (ril/har)
