SUMENEP, MASALEMBO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep resmi mengakhiri status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak setelah situasi dinilai terkendali. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati tertanggal 18 Desember 2025, sekaligus menutup fase darurat yang sebelumnya diberlakukan sejak Agustus 2025 akibat lonjakan kasus di sejumlah kecamatan.
Berakhirnya status KLB menjadi penanda penting bahwa penanganan wabah menunjukkan hasil. Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa upaya perlindungan kesehatan tidak berhenti. Justru, langkah lanjutan kini difokuskan pada penguatan sistem pencegahan, terutama melalui program imunisasi yang menyasar kelompok usia rentan.
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep memastikan bahwa imunisasi rutin tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, strategi tambahan berupa imunisasi kejar terus digencarkan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal.
Kepala Dinkes P2KB Sumenep melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), H. Achmad Syamsuri, menegaskan bahwa pencabutan status KLB tidak boleh dimaknai sebagai berakhirnya kewaspadaan.
“Pasca pencabutan KLB, kami memang bisa sedikit lebih longgar, tetapi upaya perlindungan tetap berjalan. Imunisasi rutin tetap dilaksanakan, dan kami tambahkan imunisasi kejar untuk mengejar anak-anak yang belum lengkap imunisasinya,” katanya (22/04).
Program imunisasi kejar sendiri dirancang sebagai respons terhadap masih adanya kesenjangan cakupan imunisasi di lapangan. Sasaran utamanya adalah bayi, balita, dan baduta yang belum memperoleh layanan imunisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Berdasarkan catatan dari puskesmas di berbagai wilayah, keterlambatan imunisasi kerap terjadi karena sejumlah faktor. Kondisi kesehatan anak saat jadwal imunisasi, seperti demam atau batuk, menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, faktor kelalaian orang tua yang menunda jadwal imunisasi hingga akhirnya terlewat juga masih ditemukan.
“Sering kali anak tidak bisa diimunisasi karena sedang sakit, seperti demam atau batuk. Ada juga orang tua yang menunda lalu lupa, sehingga jadwal imunisasi terlewat. Nah, anak-anak inilah yang menjadi sasaran imunisasi kejar,” jelasnya.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Dinkes P2KB menerapkan pendekatan berbasis data. Setiap puskesmas melakukan pendataan rinci terhadap anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Dari data tersebut, petugas kesehatan kemudian melakukan penjangkauan aktif melalui layanan posyandu maupun kunjungan langsung ke masyarakat.
Evaluasi program juga dilakukan secara berkala setiap bulan guna memantau perkembangan capaian dan mengidentifikasi kendala di lapangan. Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada lagi anak yang tertinggal dari program imunisasi.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Kecamatan Kalianget. Wilayah ini sebelumnya tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus campak tertinggi selama masa KLB, sekaligus memiliki tingkat cakupan imunisasi yang relatif rendah. Oleh karena itu, intervensi di kawasan tersebut dilakukan lebih intensif dibanding wilayah lain.
Seiring waktu, kondisi epidemiologis di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren yang semakin membaik. Memasuki awal tahun 2026, jumlah kasus campak mengalami penurunan signifikan, meskipun masih ditemukan dalam jumlah terbatas di beberapa lokasi.
“Sejak awal tahun, kasus campak sudah menurun. Memang masih ada satu dua kasus, tetapi itu wajar. Bahkan anak yang sudah diimunisasi masih mungkin terkena campak, namun biasanya tidak sampai parah. Ini menunjukkan imunisasi tetap memberikan perlindungan penting,” ungkapnya.
Selain upaya teknis di bidang kesehatan, Dinkes P2KB juga mengintensifkan pendekatan sosial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi. Pasca KLB, kesadaran masyarakat memang meningkat, namun masih ada sebagian yang menyimpan keraguan, terutama terkait isu kehalalan vaksin.
Menjawab hal tersebut, pemerintah daerah menggandeng tokoh agama dari berbagai organisasi untuk turut serta dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahkan, para tokoh tersebut diajak langsung melihat proses produksi vaksin di Bio Farma sebagai bentuk transparansi.
“Kami sudah melibatkan tokoh agama dari berbagai organisasi untuk melihat langsung proses pembuatan vaksin, mulai dari produksi hingga distribusi. Ini untuk memastikan bahwa vaksin aman dan telah sesuai dengan ketentuan, termasuk aspek kehalalan,” tegasnya
Langkah ini diharapkan mampu mengikis keraguan yang masih ada di tengah masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, cakupan imunisasi diharapkan dapat merata, tidak hanya di wilayah daratan tetapi juga menjangkau daerah kepulauan.
Pemerintah Kabupaten Sumenep pun kembali mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Peran orang tua dinilai sangat krusial dalam memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap sebagai bentuk perlindungan jangka panjang.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu membawa anak-anaknya ke puskesmas, posyandu, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi itu aman, penting, dan menjadi investasi kesehatan bagi anak-anak agar terhindar dari penyakit yang dapat dicegah,” pungkasnya. (Red/KH)
