MAMUJU, MASALEMBO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar rapat penyelarasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026, Kamis (26/6/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan BPKPD Sulbar ini dipimpin Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, didampingi Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah. Kegiatan ini menghadirkan seluruh kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten se-Sulawesi Barat.
Menurut Murdanil, penyelarasan ini penting untuk memastikan sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Langkah ini strategis agar arah pembangunan daerah bisa terintegrasi dengan kebijakan fiskal nasional,” ujar Murdanil.
Rapat ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Selain itu, ini juga menindaklanjuti pelatihan Training of Facilitator SPEKTRA yang digelar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, awal Juni lalu.
Adapun empat fokus utama strategi fiskal dalam KEM-PPKF 2026, yaitu:
- Ketahanan pangan
- Pembangunan desa, koperasi dan UMKM
- Akselerasi investasi
- Pendidikan dan kesehatan berkualitas
Fokus tersebut dinilai sejalan dengan misi Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.
Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menegaskan, BPKPD siap memperkuat koordinasi lintas pemerintah daerah.
“Kami terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi dan efektif,” katanya.
Evaluasi atas penyelarasan ini akan dilakukan bersamaan dengan penyerahan KUA-PPAS ke DPRD pada minggu kedua Juli mendatang. Pemerintah provinsi akan dievaluasi oleh Kemenkeu dan Kemendagri, sementara pemerintah kabupaten akan dievaluasi oleh gubernur bersama kementerian terkait.
Rapat ini diharapkan jadi panduan bersama dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2026 di Sulawesi Barat. (ril/har)
