SUMENEP, MASALEMBO.ID – Tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep mulai menunjukkan arah yang semakin menjanjikan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep tahun 2025 mencatat persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari 17,78 persen menjadi 17,02 persen.
Penurunan sebesar 0,76 persen ini setara dengan berkurangnya sekitar 7.940 jiwa dari kategori miskin, sebuah capaian yang dinilai bukan sekadar hasil administratif, tetapi buah dari kerja terstruktur dan kolaboratif berbagai sektor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa penurunan tersebut merupakan refleksi dari keberhasilan implementasi Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan yang diterjemahkan secara konkret di tingkat daerah. Upaya itu dijalankan dengan pendekatan lintas sektor yang saling terintegrasi, sehingga program tidak berjalan parsial, melainkan saling menguatkan.
“Penurunan ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kebijakan lintas sektor,” katanya (13/11) .
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi masyarakat agar lebih tangguh menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Pendekatan tersebut dirancang melalui tiga pilar utama penanggulangan kemiskinan yang menjadi panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Pilar pertama diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Melalui berbagai program bantuan sosial seperti sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa pendidikan, bantuan untuk lansia, hingga jaminan kesehatan lewat Universal Health Coverage (UHC) dan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
Selain itu, sejumlah program pendukung turut digulirkan, mulai dari pemberian makanan tambahan bagi balita stunting, Sekolah Orang Tua Hebat sebagai penguatan kapasitas keluarga, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), subsidi transportasi bagi masyarakat kepulauan, hingga pembangunan sarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat. Semua intervensi ini ditujukan untuk mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.
Pilar kedua menitikberatkan pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor produktif. Pemerintah mendorong pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Sumenep. Berbagai pelatihan kerja dan kewirausahaan juga digelar untuk mencetak tenaga kerja siap pakai dan pelaku usaha mandiri.
Penyelenggaraan job fair serta program padat karya infrastruktur tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga menyerap tenaga lokal, sehingga perputaran ekonomi berjalan lebih merata. Akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) turut dimaksimalkan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil berkembang lebih stabil dan berkelanjutan.
Pilar ketiga menyasar wilayah-wilayah yang selama ini menjadi kantong kemiskinan. Pemerintah mempercepat pembangunan di daerah tertinggal dengan mengoptimalkan dana desa untuk kegiatan produktif melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di saat yang sama, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, serta peningkatan layanan air minum dan sanitasi terus digenjot guna membuka akses ekonomi dan pelayanan publik yang lebih layak.
Akses pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian serius, terutama di desa-desa terpencil dan wilayah kepulauan, agar kesenjangan layanan dapat dipersempit secara bertahap.
Arif menambahkan, seluruh program tersebut diselaraskan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 yang menjadi pedoman jangka menengah pemerintah daerah. Penyusunan rencana itu didukung oleh penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan dan intervensi benar-benar tepat sasaran.
“Kami tidak ingin hanya menurunkan kemiskinan di atas kertas,” ujarnya.
“Yang terpenting adalah menjamin masyarakat memiliki ketahanan ekonomi agar tidak kembali jatuh ke garis kemiskinan,” imbuhnya.
Dengan pendekatan yang lebih terukur, terpadu, dan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Sumenep optimistis tren penurunan kemiskinan akan terus berlanjut. Tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, dari peningkatan daya beli hingga terciptanya peluang usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Red/TH)
