Menurutnya seharusnya, KDRT dapat dicegah tidak harus memakan korban hingga meninggal dunia, jika pemerintah dan lembaga-lembaga terkait serius melakukan upaya kebijakan pencegahan secara masif. Upaya ini harus dilakukan secara kolaboratif dan berjenjang.
Misalnya, Kementerian Agama (Kemenag) yang seharusnya mempersiapkan dan memberikan pembekalan intensif kepada setiap pasangan yang hendak membangun biduk rumah tangga. Mengenai fungsi dan tanggung jawab dan hal-hal yang dilarang secara hukum antara pasangan suami-istri.
“Seharusnya, dalam pelatihan pra nikah yang memberikan bekal untuk pasangan suami istri dalam peran dan tanggung jawab nya setalah menikah nanti,” urainya.
Namun pada kenyataannya, hal itu hanya dijadikan formalitas dalam pemenuhan legalitas menuju persetujuan pernikahan. Ami lantas kemudian mendesak Pemkab Sumenep beserta lembah terkait dapat memastikan jika rumah tangga merupakan ruang yang aman bagi perempuan.
“Kasus kekerasan yang berujung kematian ini bukan tindakan kriminal biasa, melainkan kekerasan berbentuk gender yang menjadikan perempuan makhluk yang lemah dan tidak berdaya dalam hal apapun,” tandasnya.
