MAMUJU, MASALEMBO.ID — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, mengambil langkah cepat dalam memperkuat fondasi organisasi yang baru efektif terbentuk per 1 Januari 2026 tersebut.
Dengan visi menjadikan aset daerah sebagai instrumen penggerak kinerja, Wahab melakukan koordinasi strategis langsung dengan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Junda Maulana, di ruang kerja Sekprov pada Rabu, 7 Januari 2026.
Pertemuan ini menjadi penting mengingat sebagai OPD baru, Bapenda Sulbar tengah fokus pada penataan serta pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang tertib administrasi dan sesuai prinsip pengelolaan negara.
Langkah ini diambil bukan sekadar untuk pemenuhan fasilitas, melainkan sebagai bagian dari agenda besar reformasi birokrasi Pemprov Sulbar.
Abdul Wahab menegaskan bahwa pengelolaan aset merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Penataan aset daerah bukan hanya soal pemenuhan fasilitas kerja, tetapi bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. OPD yang kuat harus ditopang oleh tata kelola aset yang jelas dan sesuai regulasi,” ujar Abdul Wahab.
Melalui koordinasi masif ini, Bapenda berupaya memastikan seluruh aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya tumpang tindih kewenangan.
Hal ini sejalan dengan konsep result oriented government atau pemerintahan yang berbasis pada hasil. Abdul Wahab menambahkan, “koordinasi yang dilakukan secara massif dengan Sekprov Sulbar merupakan langkah awal untuk memastikan seluruh aset daerah dimanfaatkan secara optimal, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta mendukung kinerja organisasi berbasis hasil (result oriented government).”
Sinergi ini juga menjadi bentuk nyata implementasi misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dengan pengelolaan aset yang profesional sejak dini, Bapenda Sulbar diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir mendampingi Plt Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, serta Kepala Bidang BMD, A. Bisyri M. Noor, untuk memastikan sinkronisasi data dan kebutuhan aset berjalan selaras. (ril/har)
