SUMENEP, MASALEMBO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep kembali menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perhubungan. Hingga 9 September 2025, realisasi PAD baru menyentuh angka 78 persen atau Rp3,3 miliar dari target yang ditetapkan Rp4,2 miliar.
Melihat kondisi tersebut, anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, mengingatkan agar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) tidak bekerja secara biasa-biasa saja. Menurutnya, sektor perhubungan memiliki potensi yang besar untuk mendongkrak pendapatan daerah.
“Harus dimaksimalkan karena potensinya sangat besar, sehingga menuntut dinas terkait lebih kreatif lagi. Kami terus mendesak agar realisasi PAD bisa lebih maksimal, mengingat sekarang masuk waktu-waktu rawan,” katanya.
Politisi tersebut juga mengingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menegaskan, kondisi keuangan daerah bisa saja terganggu apabila alokasi dana transfer berkurang sewaktu-waktu.
“Kita tidak akan pernah tahu, jangan-jangan dana transfer dari pusat dikurangi lagi nanti. Mau tidak mau memang harus kreatif agar bisa meningkatkan PAD,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Disperkimhub menyampaikan bahwa kontribusi terbesar PAD sektor perhubungan masih berasal dari retribusi parkir tepi jalan umum. Sekretaris Disperkimhub Sumenep, Agus Adi Hidayat, menyebut angka kontribusinya bahkan mencapai Rp3,9 miliar lebih.
Namun, Agus tidak menampik bahwa sektor lain belum memberi andil signifikan. “Jasa usaha seperti pasar, pertokoan, pelayanan kepelabuhanan dan penyeberangan air. Itu tidak terlalu banyak kontribusinya dalam retribusi daerah,” kata Agus.
Menurutnya, keterbatasan kontribusi dari berbagai sektor tersebut menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, pihaknya tetap optimis target PAD sektor perhubungan pada tahun 2025 ini bisa tercapai.
“Bahkan kami prediksi bisa melebihi target,” tambahnya.
Sorotan dari DPRD tersebut memperlihatkan bahwa upaya peningkatan PAD tidak bisa hanya mengandalkan pola lama. Perlu inovasi dan strategi baru agar sektor perhubungan tidak semata bertumpu pada retribusi parkir.
Beberapa peluang sebenarnya terbuka, mulai dari optimalisasi jasa kepelabuhanan, penataan transportasi umum, hingga pengembangan layanan penyeberangan laut yang lebih terstruktur. Bila dikelola dengan baik, sektor ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendukung mobilitas masyarakat.
Dorongan DPRD agar Disperkimhub lebih kreatif sesungguhnya menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah harus berani keluar dari pola rutinitas. Sebab, kemandirian fiskal daerah tidak bisa dicapai jika hanya mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang sama setiap tahun. (Red/TH)
