SUMENEP, MASALEMBO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menyelesaikan proses evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan anggaran tahun 2023, yang diwarnai dengan penemuan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp259,79 miliar.
Evaluasi tersebut dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep melalui serangkaian pembahasan lintas komisi yang kemudian disinkronkan dengan penjelasan nota keuangan dari pihak eksekutif. Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan anggaran secara akuntabel dan sesuai rencana pembangunan daerah.
Namun, meski SILPA tampak cukup besar, terdapat catatan penting yang mengemuka dalam laporan akhir Badan Anggaran. Realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp441,24 miliar ternyata menyisakan defisit sebesar Rp181,45 miliar jika dibandingkan dengan SILPA yang ada.
“Fokus peningkatan PAD tetap harus dijalankan, tetapi bukan berarti masyarakat dijadikan sasaran pajak yang membebani. Pemerintah harus mampu mengeksplorasi potensi daerah secara bijak dan tidak semata-mata mengandalkan pungutan yang memberatkan rakyat,” ujar Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, dalam rapat paripurna, Senin (2/6).
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran akan efektivitas pembiayaan program strategis di tengah upaya menjaga stabilitas fiskal. Meskipun demikian, Zainal menilai bahwa arah pembangunan masih menunjukkan kecenderungan positif.
Sebagai perbandingan, SILPA pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp411,54 miliar. Artinya, walaupun angkanya menurun pada 2023, pemerintah dinilai mampu mengoptimalkan serapan anggaran untuk pembangunan daerah, dan hal itu dianggap lebih baik dibandingkan akumulasi dana yang tidak terpakai.
Dalam konteks ini, Zainal Arifin menyebut bahwa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi prioritas. Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam menggali potensi ekonomi lokal, namun tanpa menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.
Tak hanya membahas angka-angka, pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan ini juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Sumenep. Di antaranya adalah pertumbuhan PAD sebesar 1,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya, serta raihan prestisius berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.
“Prestasi ini patut diapresiasi dan menjadi motivasi untuk terus ditingkatkan. Tapi, pemerintah juga harus serius menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah kami sampaikan agar pembangunan semakin menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkualitas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa indikator kinerja utama (IKU) yang memperoleh predikat “Sangat Berhasil” adalah bukti bahwa program-program pembangunan mulai dirasakan manfaatnya, meskipun tetap diperlukan penyempurnaan di berbagai sektor.
Zainal pun mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pengelolaan fiskal daerah. Menurutnya, kreativitas dan inovasi dalam menggali potensi lokal menjadi kunci agar APBD tidak hanya bergantung pada transfer pusat atau pendapatan pasif lainnya.
“Teruslah berinovasi dalam mengembangkan potensi yang ada, agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Langkah DPRD ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif. Diharapkan, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat terus berjalan harmonis guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat di ujung timur Pulau Madura ini. (Red/TH)
