SUMENEP, MASALEMBO.ID – Dalam upaya memperkuat nilai-nilai integritas dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan advokasi pendidikan karakter yang berfokus pada pencegahan korupsi serta kekerasan di sekolah. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, dari 23 hingga 25 Juni 2025, di Gedung HK Sumenep, dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan pengawas tingkat Sekolah Dasar (SD) dari seluruh wilayah kabupaten.
Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen Disdik Sumenep dalam membangun fondasi pendidikan yang berlandaskan etika dan tanggung jawab sosial. Tidak sekadar ceremonial, sosialisasi ini dikemas sebagai forum penguatan peran pendidik dalam membentuk budaya sekolah yang berkarakter serta berintegritas tinggi.
Salah satu narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Badrul, pegawai Inspektorat Kabupaten Sumenep yang juga merupakan perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran Badrul mencerminkan sinergi antarlembaga dalam menciptakan sistem pendidikan yang bebas dari penyimpangan.
Andriansyah Ali Sochibi, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Disdik Sumenep, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian dari keseharian di sekolah, tidak berhenti pada slogan atau materi semata.
“Kita ingin para guru dan kepala sekolah tidak hanya tahu, tetapi juga menghidupi nilai-nilai antikorupsi dalam aktivitas sehari-hari. Pengelolaan dana BOS, misalnya, harus transparan agar saat audit dilakukan tidak ada temuan negatif,” tegasnya Selasa (24/6/2025).
Ia juga menyoroti urgensi untuk memiliki kepekaan terhadap indikasi kekerasan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, guru dan kepala sekolah harus mampu mengenali tanda-tanda awal kekerasan, termasuk perundungan, yang seringkali tidak terlihat secara kasat mata namun berdampak besar terhadap psikologi peserta didik.
Hal serupa juga ditegaskan oleh Buhari, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar. Menurutnya, pendidikan sejati tidak hanya melulu tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang pembentukan watak dan akhlak.
“Pendidikan yang sehat harus mampu membentuk siswa yang jujur, bertanggung jawab, serta memiliki empati. Untuk itu, nilai-nilai antikorupsi dan anti-kekerasan perlu ditanamkan sejak dini dan secara konsisten,” ujarnya.
Mendukung pelaksanaan kegiatan ini, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) turut hadir dan memberikan apresiasi. Achmad Junaidi, perwakilan DPKS, menyebut program ini sebagai langkah proaktif yang patut dicontoh oleh daerah lain. Ia menegaskan pentingnya pengawasan dan integritas dalam tata kelola pendidikan, serta ketegasan terhadap segala bentuk kekerasan.
“Tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap praktik kekerasan, baik fisik maupun verbal, di sekolah. Anak-anak berhak mendapatkan ruang belajar yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka,” tandasnya.
Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari lembaga lintas sektor, termasuk Sekolah Ramah Anak dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep. Kolaborasi ini diharapkan memperluas cakupan perlindungan terhadap siswa, terutama dari kelompok rentan.
Dengan pelaksanaan kegiatan ini, Disdik Sumenep menargetkan terbentuknya kultur pendidikan yang menjunjung tinggi etika, menghormati hak asasi anak, dan menolak segala bentuk kecurangan maupun kekerasan. Langkah kecil ini diyakini akan memberikan dampak besar bagi masa depan pendidikan di Kabupaten Sumenep.
Sebagai penutup, Andriansyah mengajak seluruh peserta untuk tidak berhenti pada sosialisasi ini saja, melainkan melanjutkannya dalam bentuk aksi nyata di sekolah masing-masing. “Transformasi pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kolektif kita semua,” pungkasnya.
Dengan semangat tersebut, Disdik Sumenep berharap pendidikan di daerah ini dapat menjadi model dalam membangun sistem yang bersih, adil, dan manusiawi, demi generasi masa depan yang lebih baik. (Red/TH)
