SUMENEP, MASALEMBO.ID – Untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 serta Forum Konsultasi Publik. Kegiatan ini menjadi bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan daerah secara berkelanjutan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa keterlibatan publik dalam perencanaan pembangunan sangat penting agar kebijakan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, tahapan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif.
“Kami telah menerima lebih dari 900 usulan masyarakat melalui sistem SIPD RI dan ratusan pokok pikiran dari DPRD. Semua ini akan dikaji secara mendalam agar program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya pada Kamis (27/3).
Musrenbang: Wadah Strategis untuk Perencanaan Pembangunan
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, juga menekankan bahwa Musrenbang bukan hanya forum diskusi, melainkan ajang strategis untuk memastikan pembangunan daerah sesuai visi dan misi pemerintah. Ia mengingatkan bahwa setiap perangkat daerah harus menyusun program yang realistis dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai ada program yang hanya bersifat seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Setiap perencanaan harus berbasis data dan menjawab kebutuhan riil warga Sumenep,” tegasnya.
Meski perencanaan pembangunan melibatkan berbagai pihak, tetap ada tantangan yang harus diatasi, seperti memastikan bahwa program yang dibuat tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan warga.
Menjawab Tantangan Pembangunan di Sumenep
Sebagai kabupaten dengan potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, Sumenep membutuhkan kebijakan pembangunan yang tidak hanya terfokus pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, proses perencanaan harus dilakukan secara matang agar anggaran yang dialokasikan benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, transparansi dalam penganggaran juga harus menjadi perhatian utama. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan pembangunan sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan. Pasalnya, sering kali rencana yang telah dirancang dengan baik di tingkat kebijakan tidak diimplementasikan secara optimal di lapangan.
Sinergi dan Kolaborasi untuk Masa Depan Sumenep
Keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan sinergi antara eksekutif, legislatif, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Di era digital saat ini, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan semakin mudah melalui sistem seperti SIPD RI. Namun, lebih dari sekadar usulan, perlu ada mekanisme yang menjamin bahwa aspirasi tersebut benar-benar dipertimbangkan dalam perencanaan.
Ke depan, Sumenep diharapkan mampu memaksimalkan berbagai potensinya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Pembangunan yang dilakukan harus mampu mengatasi kesenjangan ekonomi antarwilayah serta meningkatkan daya saing daerah.
Melalui Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih baik. Sebab, pembangunan yang berhasil adalah yang benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi segelintir pihak. (Red/TH)
