SUMENEP, MASALEMBO.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAMS) menggelar demonstrasi pada Rabu, 14 Mei 2025, di depan Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DKPP) Kabupaten Sumenep. Aksi ini sebagai bentuk protes atas persoalan yang terus berulang terkait distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Koordinator aksi, Kholili, dalam orasinya mengungkapkan adanya kekacauan dalam proses distribusi pupuk bersubsidi yang berdampak langsung pada sulitnya petani mendapatkan akses terhadap pupuk. Ia menduga adanya praktik monopoli yang dilakukan oleh sejumlah pihak, mulai dari tingkat kios, distributor, hingga sebagian kelompok tani.
“Lakukan pengawasan distribusi dari hulu ke hilir secara terbuka agar pupuk tepat sasaran dan sesuai HET,” tegas Kholili dalam aksinya.
Menurut Kholili, permasalahan ini merupakan isu serius karena menyangkut kebutuhan mendasar para petani. Ia menilai lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah menyebabkan pupuk bersubsidi tidak tersalurkan secara tepat, bahkan terindikasi disalahgunakan.
“Harga pupuk subsidi yang tak sesuai HET. Kelangkaan pupuk yang terus terjadi,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan hasil investigasi FAMS yang menemukan banyak petani tidak mendapatkan pupuk sesuai dengan haknya, bahkan tidak memahami mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Hal ini karena para petani kerap tidak dilibatkan secara transparan dalam proses distribusi.
Padahal, kata Kholili, prinsip pemerintahan yang baik menuntut keterbukaan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan publik merupakan bagian penting agar pengawasan dapat dilakukan secara partisipatif.
Atas dasar temuan dan keresahan tersebut, FAMS menuntut DKPP Kabupaten Sumenep melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi pupuk subsidi. Mereka mendesak agar data kelompok tani, jumlah anggota, serta RDKK dapat dibuka secara transparan ke publik.
“Buka data kelompok tani, jumlah anggota, dan RDKK untuk memastikan keabsahan serta ketepatan sasaran distribusi. Lakukan evaluasi besar-besaran terhadap petugas pengawas pupuk subsidi di tiap kecamatan,” serunya.
Kholili juga mengingatkan, jika tidak ada langkah konkret dari DKPP, maka alokasi anggaran negara yang besar untuk pupuk bersubsidi akan sia-sia. Uang negara hanya akan dinikmati segelintir pihak dan tidak menyentuh petani yang benar-benar membutuhkan.
“Petani harus diberikan akses yang luas terhadap input dan output pertanian, terutama pupuk bersubsidi yang merupakan elemen penting dari proses produksi,” tandasnya.
Ia menyoroti kampanye pemerintah tentang ketahanan pangan yang digencarkan belakangan ini. Menurutnya, cita-cita tersebut tidak akan tercapai jika akses terhadap pupuk masih menjadi masalah klasik yang tak kunjung diselesaikan.
“Bagaimana mungkin target ketahanan pangan dapat tercapai jika akses pupuk oleh petani sangat sulit. Maka kampanye tersebut hanya sebatas mimpi di siang bolong,” pungkasnya.
Aksi FAMS ini menjadi penanda bahwa distribusi pupuk subsidi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani kecil. Sudah saatnya DKPP Kabupaten Sumenep membenahi sistem distribusi pupuk bersubsidi dengan langkah konkret, transparan, dan akuntabel. (Red/TH)
