SUMENEP, MASALEMBO.ID– Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mengupayakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan melalui berbagai program strategis. Dalam Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep mengusulkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menyatakan bahwa forum ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
“Kami menyambut baik acara ini sebagai langkah positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam mencapai tujuan pembangunan yang merata, khususnya di Kabupaten Sumenep,” ujarnya , Sabtu (01/02/2025).
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengusulkan berbagai program pembangunan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Kabupaten Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang memadai.
“Kabupaten Sumenep secara geografis terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Tentu saja, wilayah kepulauan membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang konektivitas yang mumpuni,” jelasnya.
Beberapa program yang diusulkan dalam Ranwal RKPD 2026 meliputi pengelolaan sumber daya air, peningkatan layanan kesehatan, serta pengembangan wilayah kepulauan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas menjadi prioritas utama, seperti reaktivasi air strip Masalembu, percepatan pembangunan Bandara Kangean, serta pengusulan agar kegiatan provinsi turut memprioritaskan wilayah kepulauan.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah, pusat, dan provinsi. Dengan demikian, kebijakan nasional dapat sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Arif Firmanto menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus mengedepankan prinsip partisipasi publik agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai elemen, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan akademisi.
“Pemerintah dan elemen masyarakat hendaknya saling mengintegrasikan pemikiran untuk mempercepat pembangunan daerah. Tujuan akhirnya adalah kemajuan dan kesejahteraan seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur,” tambahnya.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Timur 2026 yang digelar oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Jumat (31/01/2025) dihadiri oleh 29 instansi. Peserta forum ini mencakup perangkat daerah lingkup Pemprov Jatim, Bappeda kabupaten/kota, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, mitra pembangunan, serta instansi vertikal dan lembaga semi pemerintah.
Acara ini ditutup dengan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Timur 2026 oleh perwakilan peserta sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. (Red/TH)
