MAJENE, MASALEMBO.ID — PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi merespons fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta antrean panjang kendaraan yang memicu keresahan warga di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan bahwa pihak Pertamina telah mengambil tindakan konkret untuk menstabilkan kondisi di lapangan dengan menambah pasokan BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Terkait ketersediaan BBM di Majene, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah menambahkan pasokan sebesar 15% untuk SPBU di wilayah Sulawesi Barat guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat,” ujar Lilik dalam keterangannya diterima masalembo.id, Minggu (6/9/2026) sore.
Lilik menjelaskan bahwa lonjakan antrean kendaraan di SPBU tidak hanya dipicu oleh peningkatan konsumsi, tetapi juga akibat disparitas harga yang memicu switching atau peralihan sebagian besar pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Pertamina terus melakukan upaya normalisasi secara menyeluruh. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan sistem marshalling atau pengaturan lalu lintas pengisian di SPBU yang memiliki tingkat kepadatan tinggi agar pelayanan tetap tertib dan teratur.
“Di saat yang sama, Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya guna memastikan kelancaran distribusi serta pelayanan BBM kepada masyarakat,” tambah Lilik.
Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Majene, Hazrah, menyoroti tajam kelangkaan BBM yang menyebabkan warga harus mengantre hingga berjam-jam serta melonjaknya harga BBM di tingkat pengecer.
Hazrah mencurigai adanya dugaan penyelewengan, penimbunan, hingga permainan harga oleh segelintir oknum yang merugikan nelayan, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
HMI MPO Majene bahkan mendesak Polres dan Kejaksaan Negeri Majene untuk melakukan audit distribusi BBM, serta meminta Pertamina dan Pemda bersikap transparan mengenai kuota penyaluran.
Hazrah bahkan menegaskan siap mengonsolidasi seluruh elemen mahasiswa untuk turun ke jalan jika tidak ada langkah konkret dari pihak berwenang. (har/red)
