SUMENEP, MASALEMBO.ID – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep kembali menegaskan pentingnya langkah cepat dan konkret dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam membenahi berbagai persoalan infrastruktur yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat. Isu tersebut mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep melalui penyampaian laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026.
Dalam forum tersebut, Fraksi PAN menilai kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah masih jauh dari harapan. Mulai dari jalan rusak, sistem drainase yang tidak berfungsi optimal, hingga kerusakan tangkis laut di kawasan pesisir menjadi catatan serius yang perlu segera ditangani. Permasalahan ini bukan sekadar laporan administratif, melainkan hasil nyata dari aspirasi masyarakat yang diserap langsung oleh para anggota dewan saat turun ke daerah pemilihan.
Juru bicara Fraksi PAN, H. Hairul Anwar, menegaskan bahwa kegiatan reses yang berlangsung pada 9 hingga 16 Maret 2026 menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Dari hasil tersebut, ditemukan bahwa keluhan terkait infrastruktur jalan masih mendominasi.
Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengguna, tetapi juga berpengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Distribusi barang menjadi terhambat, mobilitas warga terganggu, bahkan risiko kecelakaan meningkat. “Di Desa Pragaan Laok, masyarakat bahkan terpaksa melakukan perbaikan jalan secara swadaya karena belum mendapat perhatian,” ujarnya (31/3).
Kondisi tersebut mencerminkan belum meratanya pembangunan di Kabupaten Sumenep. Sejumlah wilayah masih harus berinisiatif sendiri dalam memperbaiki fasilitas dasar, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Fraksi PAN menilai hal ini tidak boleh terus dibiarkan, karena berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah.
Selain persoalan jalan, sistem drainase juga menjadi sorotan utama. Saluran air yang tidak berfungsi dengan baik dinilai memperparah kerusakan jalan dan menyebabkan genangan saat musim hujan. Salah satu titik yang disorot adalah Jalan Trunojoyo di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan.
Di kawasan tersebut, genangan air kerap terjadi dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Tidak hanya itu, air yang menggenang juga mempercepat kerusakan jalan yang sudah ada.
“Drainase yang tidak berfungsi optimal menyebabkan genangan yang mengganggu lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan jalan. Ini harus ditangani secara terpadu,” tegasnya.
Masalah lain yang turut disampaikan adalah minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah kecamatan. Banyak lampu jalan dilaporkan tidak berfungsi, terutama di Kecamatan Gapura, Batang-Batang, dan Dungkek.
Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan serta menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat, khususnya pada malam hari.
Kurangnya penerangan tidak hanya berdampak pada keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berimplikasi pada aspek keamanan lingkungan secara keseluruhan.
Fraksi PAN menilai, perbaikan dan pemeliharaan PJU harus menjadi bagian dari perhatian serius pemerintah daerah.
Di wilayah pesisir, persoalan yang tak kalah mendesak adalah kerusakan tangkis laut. Infrastruktur ini memiliki peran vital dalam melindungi kawasan pantai dari ancaman abrasi. Salah satu contoh yang diangkat adalah kondisi tangkis laut di Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang, yang dinilai membutuhkan penanganan segera.
Dengan karakter wilayah Sumenep yang memiliki banyak pulau, keberadaan tangkis laut menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan permukiman warga pesisir. “Sumenep memiliki wilayah kepulauan yang luas, sehingga keberadaan tangkis laut sangat vital. Pemerintah harus segera melakukan perbaikan untuk melindungi masyarakat pesisir,” tambahnya.
Melalui laporan reses ini, Fraksi PAN berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Penentuan prioritas dinilai harus difokuskan pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya infrastruktur dasar.
Fraksi PAN juga menekankan agar pemerintah daerah tidak hanya merespons secara normatif, tetapi segera merealisasikan langkah nyata yang terukur. Menurut mereka, pembenahan infrastruktur merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan rasa aman dan nyaman.
“Kami mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan menjadikan sektor infrastruktur sebagai prioritas utama demi terwujudnya Sumenep yang maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Red/TH)
