SUMENEP, MASALEMBO.ID – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menyerukan pentingnya partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembangunan daerah. Dalam kesempatan berbicara di Kongres VI Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Sumenep, ia menegaskan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, tidak cukup hanya berdiri sebagai oposisi, melainkan perlu hadir sebagai bagian dari solusi.
Forum tersebut diselenggarakan di kampus Institut Kariman Wirayuda (INKADHA) pada Minggu, 29 Juni 2025, dengan mengusung tema “Merawat Nalar Kritis Mahasiswa dalam Menakar Kebijakan Publik: Demokrasi atau Sekadar Aksi?”. Tema ini dinilai sangat relevan dalam menggugah kesadaran mahasiswa untuk lebih memahami substansi kebijakan, alih-alih terjebak dalam retorika aksi semata.
Dalam paparannya, Arif menyampaikan bahwa mahasiswa harus mulai menggeser orientasi geraknya dari sekadar demonstrasi ke arah kontribusi yang lebih nyata dan terukur.
“Jangan berhenti hanya pada aksi demonstratif atau menyuarakan tuntutan. Mahasiswa harus mampu menyumbangkan gagasan yang aplikatif untuk kemajuan daerah,” ujarnya.
Pernyataan Arif disampaikan dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yang kini tengah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD. Menurutnya, inilah saat yang tepat bagi mahasiswa untuk ikut menyuarakan ide dan masukannya.
Ia menekankan bahwa kehadiran mahasiswa dalam ranah kebijakan bukan sekadar simbolik. Mahasiswa memiliki kapasitas intelektual yang memadai untuk memberikan kritik yang tajam sekaligus solusi yang relevan.
“Kalau mahasiswa bisa menguasai bagaimana RPJMN, RPJMD Provinsi, hingga RPJMD Kabupaten disusun, maka sumbangsih mereka dalam bentuk kritik maupun ide akan lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Lebih dari itu, Arif menyoroti pentingnya mahasiswa memahami alur dan struktur perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa tak hanya menjadi pihak yang bereaksi terhadap kebijakan, tetapi bisa menjadi inisiator perubahan yang berdampak luas.
Kongres tersebut tidak hanya menjadi ajang penyampaian materi, tetapi juga dialog interaktif yang terbuka. Para peserta diberikan ruang untuk menyampaikan kritik dan masukan langsung kepada Kepala Bappeda. Kegiatan ini menjadi salah satu momentum penting dalam membuka kanal komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah daerah secara lebih produktif.
Arif mengapresiasi inisiatif BEM se-Sumenep dalam menyelenggarakan kongres yang bernuansa konstruktif. Ia mengajak mahasiswa untuk menjadikan idealisme mereka sebagai kekuatan untuk mempengaruhi arah pembangunan yang lebih berpihak pada masyarakat.
“Kami ingin RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen teknokratik, tetapi juga cerminan dari harapan dan gagasan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa,” ungkapnya.
Forum ini membuktikan bahwa ruang kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa terbuka lebar. Jika dikelola dengan baik, kemitraan strategis ini dapat melahirkan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat Sumenep.
Di tengah dinamika politik dan sosial yang semakin kompleks, keterlibatan mahasiswa dalam perumusan kebijakan publik bukan lagi sebuah pilihan, tetapi keharusan. Arif Firmanto berharap semangat dialog dan kolaborasi ini terus berlanjut, tidak berhenti di forum-forum seremonial semata, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata yang berkelanjutan.
Melalui pendekatan seperti ini, pembangunan Sumenep ke depan diharapkan tak hanya bertumpu pada kebijakan top-down, tetapi juga mengakomodasi partisipasi dan gagasan dari kalangan muda yang progresif. Pemerintah daerah pun terbuka terhadap ide-ide segar yang bisa memperkaya proses pembangunan.
Dengan demikian, ajakan Arif bukan sekadar seruan kosong, melainkan bentuk dorongan konkret agar mahasiswa turut berperan aktif dalam proses transformasi Sumenep ke arah yang lebih baik. (Red/TH)
