Dinsos Sulbar Dukung Penguatan Lembaga Anak yang Butuh Perlindungan Khusus

Avatar photo
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (18/12/2025). (Foto: Kominfo Sulbar)

MAMUJU, MASALEMBO.ID — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga serta para pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan hak anak, khususnya bagi anak-anak yang termasuk dalam kategori memerlukan perlindungan khusus.

Baca Juga  Dua Nelayan Hilang Tertabrak Kapal Tengker, BASARNAS Mamuju Bergerak Lakukan Pencarian

Kehadiran Dinas Sosial Sulbar diklaim sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Agama, dalam upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan lembaga-lembaga anak semakin berperan aktif, profesional, dan responsif dalam menangani berbagai persoalan anak AMPK di Sulawesi Barat.

Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi serta pertukaran pengalaman antar peserta terkait tantangan dan strategi penguatan lembaga anak. Forum ini disebut sebagai langkah penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berkelanjutan, sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Baca Juga  Digitalisasi PAD Diperkuat, Wabup Sumenep Tekankan Transparansi dan Disiplin OPD

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili oleh Staf Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ernawati, menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak.

Baca Juga  Dinas Perkimtan Sulbar Siap Rehab 8 Rumah Korban Banjir di Bebanga

“Perlindungan anak, khususnya anak yang memerlukan perlindungan khusus, tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pendampingan dan pemenuhan hak anak dapat berjalan secara optimal,” ujar Ernawati.

Ia menambahkan, melalui kegiatan penguatan ini diharapkan lembaga-lembaga anak semakin solid, memiliki pemahaman yang sama, serta mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas bagi anak-anak AMPK di Sulawesi Barat. (ril/har)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *