MAMUJU, MASALEMBO.ID – Ungkapan rasa kecewa datang dari seorang akademisi dan penulis Sulawesi Barat, Herman Khaeruddin. Sebagai dosen yang juga aktif menulis buku, Herman merasa “diprank” oleh Dinas Pendidikan Sulbar setelah kerjasama percetakan bukunya dibatalkan secara sepihak. Buku berjudul Studi Kritik Pendidikan Kontemporer: Menguatkan Budaya Akademik di Tanah Mala’bi yang telah siap cetak, kini terkatung-katung akibat keputusan mendadak tersebut. Insiden ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tapi juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung karya intelektual.
Herman Khaeruddin, mantan Sekretaris Jenderal PB HMI, telah menyiapkan buku tersebut selama waktu yang tidak singkat. Proyek ini melibatkan biaya lumayan, mulai dari pengurusan ISBN, layout, hingga desain sampul yang sudah final. Buku rencananya dicetak oleh Percetakan Bintang Semesta Media di Yogyakarta, setelah Herman menjalin kerjasama berdasarkan permintaan awal dari Dinas Pendidikan Sulbar.
“Saya sudah urus sana-sini, bahkan sudah berjuta-juta uang saya pakai, tiba-tiba dibatalkan sepihak dengan alasan efisiensi anggaran,” ujar Herman saat dikonfirmasi melalui pesan elektronik pada Minggu malam (23/11/2025).
Anggaran sebesar Rp60 juta yang dijanjikan oleh Pemprov Sulbar sudah terplot dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas terkait. Herman mengaku sangat kecewa karena dinas sempat memintanya bekerja terlebih dahulu, yang membuatnya mengeluarkan biaya pribadi untuk persiapan. Melalui akun Facebook pribadinya, Herman juga menuangkan isi hati dengan nada pilu. Berikut catatan yang dinukil Herman via Facebook dilihat awak masalembo.id pada Minggu (23/11) sore:
“Saya sudah menulis beberapa buku tapi tidak pernah dibantu pemerintah. Saya pernah dijanjikan oleh pemerintah Sulbar dengan anggaran 60 juta, saya sudah urus kemana-mana dengan ongkos yang tidak sedikit, tapi akhirnya dibatalkan juga. Mungkin karena saya bukan politisi dan dianggap bukan pendukung, akhirnya anggaran yang dijanjikan oleh Pemprov ditarik kembali dengan alasan efisiensi. Maaf saya salah karena saya terlalu mengharap…”
Ungkapan ini cukup menohok bagi Herman. Sebagai dosen di beberapa kampus di Sulbar Herman aktif menulis. Ia banyak menyorot dunia pendidikan dan budaya di tanah Mandar. Buku terbaru yang sejatinya didukung Dinas Pendidikan Sulbar ini membahas kritik mendalam terhadap sistem pendidikan saat ini, menekankan penguatan budaya akademik yang inklusif dan berbasis lokal. Pembatalan ini dianggap ironis, mengingat buku tersebut justru bertujuan memperkaya wacana pendidikan di daerah.
“Bagaimana caranya meningkatkan literasi kalau begini, apa boleh buat saya serahkan sama Allah saja,” ujar Herman mengaku sangat kecewa.
Kecewaan ini bagi Herman bukan semata karena anggarannya dibatalkan dalam perjalanan, tapi karena geliat gerakan literasi yang tengah digaungkan Pemprov Sulbar yang dia nilai ternyata hanya gimmick dan pencitraan semata.
“Saya merasa dikecewakan karena komitmen yang sudah dibangun tiba-tiba diruntuhkan,” ujar Herman yang juga Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Majene.
Sebagai aktivis yang pernah memimpin organisasi mahasiswa Islam, Herman dikenal vokal dalam advokasi pendidikan non-politis. Ia menilai insiden ini mencerminkan ketidakadilan terhadap intelektual independen yang tidak terafiliasi politik.
Belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Sulbar hingga berita ini diturunkan. Namun kisah Herman Khaeruddin ini bisa menjadi pengingat bahwa di balik kebijakan efisiensi, ada cerita manusiawi dari para pelaku pendidikan. Apakah ini akan memicu perubahan? Hanya waktu yang akan menjawab. Bagi Herman, ia berharap bukunya tetap terbit, meski tanpa bantuan pemerintah. “Saya akan lanjutkan, karena ini untuk generasi muda Tanah Mala’bi,” tutupnya penuh semangat. (har)
