Wakil Bupati Majene Temui Warga Ulumanda, Minta Maaf dan Tarik Pernyataan

Avatar photo
Wakil Bupati Majene Andi Ritamariani foto bersama warga Ulumanda usai pertemuan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, Rabu 23 Juli 2025. (Foto: Ma'ruf utuk masalembo.id)

MAJENE, MASALEMBO.ID — Setelah gelombang protes dari Aliansi Masyarakat Ulumanda dan Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Ulumanda, Wakil Bupati Majene akhirnya datang langsung ke Kecamatan Ulumanda, Rabu (23/7/2025), untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat setempat.

Kehadiran Wakil Bupati Majene tersebut disambut oleh Camat Ulumanda Muhammad Arif, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta sejumlah mahasiswa dan warga yang selama beberapa hari terakhir menyuarakan kekecewaannya atas pernyataan kontroversial sang pejabat tersebut.

Pernyataan sebelumnya yang menyebut bahwa “ASN bermasalah akan dipindahkan ke Ulumanda” telah menimbulkan reaksi keras dari warga. Mereka menilai ucapan itu mendiskreditkan wilayah mereka dan mengesankan bahwa Ulumanda adalah tempat ‘buangan’.

Baca Juga  TPP ASN Pemprov Sulbar Dibayarkan Setiap Tanggal 3, Gubernur SDK Harap Peningkatan Layanan Publik

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Majene menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Ia mengakui adanya kekeliruan dalam komunikasi publik dan secara resmi menarik kembali pernyataan yang dinilai melukai perasaan warga Ulumanda.

“Saya menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat Ulumanda. Ini adalah kesalahan komunikasi yang Insya Allah harus saya perbaiki kedepannya,” ucap Wakil Bupati di hadapan peserta pertemuan.

Baca Juga  Upah Tak Kunjung Dibayar, Tukang Segel Ruang Kelas SMPN 9 Satap Panggalo Majene

Lebih dari sekadar permintaan maaf, forum tersebut menjadi ruang dialog yang jujur dan terbuka antara masyarakat dan pemerintah. Perwakilan mahasiswa Ulumanda, Ma’ruf, menyampaikan harapan agar pertemuan ini menjadi titik balik perbaikan relasi dan bukan hanya agenda seremonial semata.

“Kami butuh bukti nyata, bukan hanya kata-kata. Infrastruktur jalan kami rusak, pelayanan publik masih jauh dari layak. Kami ingin pemerintah hadir secara adil,” ujar Ma’ruf.

Aliansi Masyarakat Ulumanda dan para tokoh masyarakat pun mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar menunjukkan komitmen terhadap pemerataan pembangunan. Mereka meminta agar Ulumanda tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran yang diabaikan.

Baca Juga  Pemkab Sumenep Wujudkan Menggelar Musrenbang RKPD 2026

Dengan suasana yang penuh harap namun tetap kritis, pertemuan ini menjadi awal dari upaya rekonsiliasi dan kerja sama antara warga dan pemerintah.

“Ini harus jadi pijakan baru. Kami akan terus mengawal,” tegas perwakilan aliansi.

Warga kini menanti langkah konkret pemerintah Kabupaten Majene dalam merespons aspirasi yang telah disampaikan. (Ril/har)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *