JAKARTA, MASALEMBO.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, menyampaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi daerahnya dalam rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu 30 April 2025. Dalam forum yang berlangsung di Gedung DPR RI Jakarta itu, Salim memaparkan sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Barat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, para gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia secara virtual. Agenda rapat membahas berbagai isu penting seperti penyelenggaraan pemerintahan daerah, transfer dana pusat ke daerah, penguatan BUMD dan BLUD, serta pengelolaan kepegawaian.
Dalam paparannya, Salim menggarisbawahi beberapa tantangan utama yang dihadapi Sulawesi Barat. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi daerah belum inklusif dan mengalami perlambatan, tercatat hanya 4,76 persen pada tahun 2024, di bawah rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan juga masih tinggi, mencapai 10,71 persen, juga di atas angka nasional.
Selain itu, pembangunan wilayah dinilai belum merata akibat terbatasnya infrastruktur konektivitas. Saat ini, kondisi jalan provinsi yang dalam keadaan mantap baru mencapai 46,89 persen. Tata kelola pemerintahan pun dinilai belum optimal, dengan nilai Reformasi Birokrasi 60,2 (kategori B), indeks SPBE 3,70 poin, dan indeks inovasi 49,5 poin.
Wagub JSM juga menyoroti rendahnya kualitas sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah yang terbatas, serta minimnya realisasi investasi. Sepanjang 2024, investasi di Sulbar hanya mencapai Rp2,9 triliun, dan infrastruktur pendukung investasi dinilai masih minim.
Isu lain yang diangkat adalah tingginya risiko bencana di wilayah tersebut. Berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024, Sulbar mencatat angka 155,69 poin, yang masuk dalam kategori tinggi.
Salim turut menyinggung persoalan kepegawaian, khususnya tingginya ketergantungan kerja ASN terhadap tenaga non-ASN, distribusi ASN yang belum merata antar kabupaten dan sektor, serta lemahnya implementasi sistem merit.
“Sulawesi Barat menghadapi tantangan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat menjadi sangat penting,” ujar Salim.
Ia menekankan pentingnya revisi terhadap alokasi dan formula transfer dana ke daerah berbasis keadilan fiskal. Selain itu, ia mendorong penyusunan regulasi yang mendukung BUMD dan BLUD dalam hilirisasi sumber daya alam dan pangan, serta penguatan sistem merit dan transformasi SDM aparatur sipil negara. (Ril/har)
