Viral…!!! Video Dugaan Oknum Polisi Aniaya Peserta Aksi Saat Demo di Kantor Gubernur Sulbar

Tangkap layar video seorang peserta aksi diduga diseret dan dianiaya oleh oknum polisi saat aksi unjuk rasa menolak tambang pasir di kantor gubernur Sulbar, Jumat 9 Mei 2025. (Ist/anonim video)

MAMUJU, MASALEMBO.ID – Beredar video seorang peserta aksi penolakan tambang pasir mendapat penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi.

Aksi tersebut berlangsung di kantor gubernur Sulawesi Barat, Jumat (9/5/2025).

Video berdurasi 01:22 detik tersebut terlihat seorang pria berpakaian kemeja lengan panjang bergaris putih menyeret seorang peserta aksi yang belakangan diketahui bernama Dardi warga Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

Tak berselang lama seorang pria berpakaian rompi tiba-tiba melakukan pemukulan kepada korban Dardi.

Baca Juga  Pemprov Sulbar Berhasil Tarik Kembali 23 Randis

Saat wartawan mengkonfirmasi, korban mengaku bahkan diseret, lalu mendapat pukulan bagian pipi sebelah kanan, perut, pinggang hingga sampai tergeletak ke tanah.

“Pipi saya masih bengkak,” kata Dardi saat ditemui usai aksi demo.

Meski ia mendapat penganiayaan, Dardi mengaku tak menyurutkan semangat untuk terus berjuang menolak tambang pasir yang ada di wilayah mereka.

“Kalau tidak dicabut, kami akan terus melakukan aksi. Sampai izin tambang pasir di wilayah kami dicabut,” ujarnya.

Baca Juga  FIFGROUP Mamuju Klarifikasi Pemberitaan Terkait Kasus Penarikan Motor

Sementara, Jendral Lapangan Aksi Tolak Tambang Pasir Zukarnain mengaku, bahwa aksi ini untuk menghadiri undangan gubernur Sulbar, Suhardi Duka beraudiensi dengan massa aksi. Namun sayangnya saat gubernur menemui massa aksi kondisi tak begitu baik karena dibatasi kawat berduri milik kepolisian.

“Bapak Suhardi Duka tadi mengatakan akan melakukan evaluasi perusahaan tambang pasir, namun kami tidak mendapatkan surat secara tertulis,” ujarnya.

Baca Juga  Komisi III DPRD Sumenep Kritik Kebijakan Efisiensi, Desak Rapat dengan Eksekutif

Zulkarnain mengaku tak puas dengan kehadiran Gubernur SDK sebab tidak ada dialog, melainkan gubernur cuma penyampaian. Ia menegaskan apabila terjadi komplik di wilayah mereka karena tidak adanya kepastian dari gubernur maka orang nomor satu di Sulbar itu harus bertanggung jawab.

“Kami menyampaikan apabila dikampung kamu terjadi konflik horizontal, hilangnya nyawa seseorang maka yang paling bertanggung jawab adalah gubernur Suhardi Duka,” ujarnya. (Al/har)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *