MAJENE, MASALEMBO.ID – Aktivis pemuda yang juga pendiri Solidaritas Mahasiswa Ulumanda (Sipamanda), Aldi Tandeallo, mengecam keras pernyataan Wakil Bupati Majene Andi Ritamariani terkait rencana penempatan pegawai Pemda Majene yang berkinerja buruk di wilayah Ulumanda.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada para ASN dan videonya beredar di media sosial, Wakil Bupati Majene Andi Ritamariani mengatakan akan “menghukum” ASN yang berkinerja buruk dengan mengirimnya ke Ulumanda.
“Tatta tattangai bandimo tia, akan dilakukan mutasi, mulai eselon 2, 3, 4. Kalau ada yang macam-macam ubawao dzai di Ulumanda,” demikian kata Wakil Bupati Majene Andi Ritamariani dalam video yang beredar, Rabu (16/7/2025).
Aldi Tandeallo menanggapi hal itu menyebut bahwa ucapan Wakil Bupati Majene merupakan bentuk arogansi birokrasi yang mencerminkan cara pandang keliru terhadap wilayah yang justru paling membutuhkan perhatian dan keadilan pembangunan.
“Sebagai masyarakat Ulumanda, kami merasa sangat tersinggung dan terhina seolah-olah daerah kami dijadikan tempat ‘pengasingan’, tempat buangan bagi mereka yang dianggap bermasalah,” tegas Aldi.
Aktivis muda ini menegaskan bahwa Ulumanda bukanlah penjara atau tempat hukuman, melainkan rumah bagi ribuan warga yang hidup dengan martabat dan berjuang setiap hari di tengah keterbatasan yang ironisnya justru diakibatkan oleh kelalaian pemerintah sendiri.
Ketertinggalan Akibat Kebijakan Timpang
Aldi mengakui bahwa Ulumanda memang masih tertinggal, terutama dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan dan akses pelayanan publik. Namun, ia menekankan bahwa ketertinggalan ini bukan kesalahan masyarakat Ulumanda, melainkan akibat dari kebijakan yang timpang dan minimnya keberpihakan dari pemerintah daerah yang selama bertahun-tahun tak kunjung memberi perhatian serius pada wilayah tersebut.
“Alih-alih menyatakan komitmen untuk membangun Ulumanda, justru yang terdengar adalah kata-kata yang merendahkan. Jika Ulumanda dianggap ‘tempat hukuman’, maka itu adalah hasil dari ketidakadilan sistematis dan pengabaian yang terus-menerus oleh para pemangku kebijakan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Aldi menegaskan bahwa masyarakat Ulumanda tidak membutuhkan simpati kosong, melainkan menuntut keadilan dan perlakuan yang setara. Ia meminta agar Ulumanda tidak dijadikan kambing hitam dari kegagalan sistem pemerintahan yang tidak mampu membina pegawai secara profesional.
“Jangan jadikan Ulumanda kambing hitam dari kegagalan sistem pemerintahan yang tidak mampu membina pegawai secara profesional. Dan jika ada niat tulus untuk membenahi, mulailah dengan datang, mendengar, dan bekerja bersama masyarakat Ulumanda bukan dengan menyebar stigma yang melukai harga diri kami,” tutupnya.
Hingga saat ini, pihak Pemda Majene belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh aktivis pemuda Ulumanda tersebut. (Har/red)
