SUMENEP, MASALEMBO.ID – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 serta Forum Konsultasi Publik untuk Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, memastikan transparansi, serta menyusun perencanaan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa forum ini memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan daerah, terutama dalam menentukan arah pembangunan jangka menengah agar selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
“Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD memiliki makna yang strategis dalam menentukan target pencapaian pembangunan,” ujar Bupati saat acara berlangsung di Kantor Bupati, Kamis (27/03/2025).
Ia menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus mampu menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Sumenep ke dalam sasaran yang jelas, program prioritas yang terarah, serta indikator kinerja yang dapat diukur. Dengan demikian, pembangunan daerah bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Bupati, penyusunan program harus berfokus pada penyelesaian berbagai permasalahan daerah, seperti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi yang belum optimal.
“Pimpinan perangkat daerah hendaknya melakukan rasionalisasi terhadap program kegiatan yang secara output tidak memiliki nilai manfaat, sehingga membuat program kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja sama dalam menciptakan program pembangunan yang sinergis dan berbasis kebutuhan masyarakat. Mengingat visi dan misi yang masih bersifat makro, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang lebih operasional.
“Visi misi dirumuskan tentu sudah melalui pemikiran, perenungan, serta proses diskusi dengan beberapa pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi, untuk kemajuan Kabupaten Sumenep, sehingga akan mampu mengurai beberapa permasalahan daerah,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini penting sebagai bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029.
“Perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam kegiatan ini, hadir pula Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim, anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, Kepala BPS, Bappeda Provinsi Jawa Timur, kepala OPD, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai organisasi yang peduli terhadap pembangunan daerah.
Arif Firmanto juga menyampaikan bahwa usulan dari masyarakat dan DPRD telah dihimpun melalui sistem SIPD RI untuk diverifikasi lebih lanjut.
“Kami telah menerima 912 usulan dari masyarakat melalui sistem SIPD RI, serta 933 usulan dari Pokir DPRD, untuk dilakukan verifikasi agar programnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan adanya forum ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Sumenep ke depan semakin aspiratif, responsif, serta mampu menjawab berbagai tantangan yang ada di masyarakat. (Red/TH)
