Kendalikan Inflasi, Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene Gelar GPM

Avatar photo
Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin saat memantau progam pasar murah di Majene, Sulawesi Barat. (Foto: Kominfo/Dian)

MAJENE, MASALEMBO.ID – Pemprov Sulawesi Barat kolaborasi Pemkab Majene menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah, Selasa 11 Februari 2025.

Hadir langsung meninjau GPM, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin bersama rombongan.

“Ini cara kita jaga stabililitas harga komoditas di pasar, memastikan tidak terjadi inflasi yang signifikan,” kata Bahtiar.

Sehingga, sambungnya, masyarakat tidak risau harga komoditas naik menjelang bulan suci Ramadan.

“GPM ini konsisten kita lakukan seluruh daerah Sulbar dan setiap kunjungan kerja pasti kita laksanakan GPM,” tambahnya.

Baca Juga  Ilham Borahima Ditahan, Utari Sagena Ditunjuk PLH Kadis Dukcapil

Makanya, dia mengapresiasi gerakan yang dilakukan Dinas Ketapang, Disperindag dan instansi lain yang ikut terlibat dalam GPM.

“Kita lihat ramai sekali, kelihatan masyarakat sangat antusias ikuti GPM. Kita juga menyempatkan mengunjungi pasar mengecek langsung harga komoditas,” ungkap Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, hasil pantauan semua harga relatif stabil, hanya cabe yang masih tinggi bahkan sampai Rp70 ribu per kilogram.

Baca Juga  Masyarakat Gentungan Raya Tolak Izin Tambang, DPRD Sulbar Sepakat Gelar RDP

“Saya pikir memang ini harus ditangani, kemarin sempat kita kunjungi dua wilayah di Sulsel seperti Toraja dan Enrekang yang membudidayakan cabe. Ini bisa kita kembangkan juga di Sulbar,” ujarnya.

Menurut Bahtiar, jika warga tanam 1.000 pohon per orang saja, bisa menghasilkan uang Rp 1 juta dalam satu minggu.

“Jadi bisa sumber kehidupan kita, kalau ini dikembangkan. Sama halnya beras kita terus mengalami kenaikan sampai 600 rupiah di pasar, disisi lain banyak stok beras di Bulog, namun dilarang pemerintah pusat menyalurkan,” paparnya.

Baca Juga  Wagub Sulbar Tegaskan Program APBD Tahun 2025 Proritas Kebutuhan Masyarakat

Dengan demikian, dirinya mendorong agar beras di bulog ini dikeluarkan, bukan melarangnya.

“Karena ini kontradiksi, semoga ini bisa dilihat langsung pemerintah pusat. Apalagi menjelang bulan Ramadan, jangan samakan iklim daerah karena berbeda-beda,” tandasnya. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *