Piala Dunia 2026 Menggema di Sulbar: Jangkau Sampai Pelosok, Tertibkan Hak Siar, dan Pacu Ekonomi UMKM

Avatar photo

Mamuju,Masalembo.Id- Demam Piala Dunia FIFA 2026 telah merambah ke seluruh penjuru nusantara, termasuk Provinsi Sulawesi Barat. Di tengah antusiasme warga yang tak sabar menyaksikan aksi para pemain terbaik dunia, Pemprov Sulbar bergerak menyusun strategi menyeluruh: memastikan siaran masuk hingga desa terisolir, menegakkan aturan hak cipta yang ketat, dan mengubah pesta sepak bola ini menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat.

Langkah konkret ini menjadi bahasan utama dalam diskusi publik “Bincang Malaqbi” yang disiarkan langsung dari TVRI Sulbar, Jumat (5/6/2026). Pertemuan ini mempertemukan unsur pemerintah, penyiaran, dan pengawas media untuk menjamin tak satu pun warga Sulbar tertinggal dari euforia global ini.
Kepala Stasiun TVRI Sulbar, Mahyar Jamal, menegaskan komitmen lembaganya menayangkan keseluruhan 104 pertandingan dari babak penyisihan hingga puncak laga. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa hak siar ajang ini dijaga sangat ketat. Pelanggaran penyalinan ulang atau penayangan tanpa izin sah terancam denda besar.

Baca Juga  Dukung Pengembangan Pariwisata, Kadis Pariwisata Sulbar Ajak LPP RRI Mamuju Berkolaborasi

Siaran kami sudah bisa dinikmati lebih dari 60 persen warga Sulbar berkat empat menara pemancar di Mamuju, Majene, Pasangkayu, dan Mamasa. Namun, kami temukan mayoritas TV kabel lokal belum memiliki lisensi sah, sehingga penyaluran ulang oleh mereka dilarang keras,” ujar Mahyar.

Sebagai jalan keluar agar antusiasme tidak terhambat, TVRI membuka akses legal lain melalui platform digital kerja sama seperti MAXStream. Bagi komunitas maupun warga yang ingin menggelar nonton bareng (nobar), persyaratannya sederhana namun wajib: mendaftarkan kegiatan secara resmi agar diawasi dan terjamin keabsahannya.

Tantangan terberat kini ada pada akses wilayah. Sekitar 12 persen kawasan di Sulbar atau setara 80 desa yang tersembunyi di balik pegunungan dan pesisir masih masuk kategori blank spot, belum tersentuh sinyal layak. Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menjelaskan pembangunan infrastruktur di sini bukan perkara mudah karena medan sulit dan butuh biaya besar.

Baca Juga  Hadiri Soft Opening Dermaga Sandeq, Bahtiar: Alhamdulillah Lahir Ikon Baru Sulbar

Atas arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, solusi jembatan pun disiapkan: pembentukan titik-titik nobar resmi yang tersebar merata. Baik yang dikelola pemerintah daerah maupun swasta, titik ini akan menjadi pusat berkumpulnya warga di daerah sulit sinyal.

“Kami ingin momen ini memberi dampak ganda. Warga senang menonton, dan ekonomi hidup di sekitar lokasi penayangan. Surat edaran gubernur mewajibkan setiap kegiatan nobar yang sah membuka ruang bagi pelaku UMKM menjajakan dagangan. Semakin banyak nobar resmi, semakin cerah harapan ekonomi warga,” tegas Ridwan.

Baca Juga  Gubernur Sulbar Bertemu Mendagri Tito Karnavian Bahas Pajak Hingga Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Suara keseimbangan juga disampaikan Komisioner KPID Sulbar, Mu’min. Ia memuji peran TVRI menjaga hak publik atas tontonan gratis, namun menyoroti data mengejutkan: hanya 5 persen TV kabel di Sulbar yang berizin lengkap. Baginya, penindakan harus berjalan beriringan dengan solusi alternatif yang cerdas, mengingat karakter geografis Sulbar yang sangat berbeda dari daerah lain di Indonesia.

“Jangan sampai karena aturan ketat, masyarakat di pedalaman kehilangan hak bersenang-senang. Masalah di sini rumit, pendekatannya pun harus cerdas agar semua puas dan tertib,” pesan Mu’min.

Dengan persiapan yang matang dan kerja sama lintas pihak, Sulawesi Barat kini bersiap menyambut Piala Dunia 2026 bukan hanya sebagai penonton, melainkan daerah yang mampu mengubah gelora olahraga menjadi berkah bagi seluruh lapisan masyarakat—dari kota sampai ke pelosok desa.(Rls).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *