SUMENEP, MASALEMBO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengambil langkah tegas dalam memperkuat kinerja birokrasi melalui penataan ulang jabatan strategis. Kebijakan tersebut diwujudkan lewat pelantikan empat pejabat pimpinan tinggi pratama yang digelar pada Rabu (08/04/2026) di Kantor Bupati Sumenep.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang selama ini terus menjadi sorotan. Dengan menghadirkan figur baru di sejumlah posisi kunci, Pemkab Sumenep berupaya memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.
Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pengisian jabatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya besar untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan.
Empat pejabat yang dilantik mengisi peran strategis di lingkungan pemerintah daerah. Bintoro dipercaya sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan berbasis riset dan inovasi. Penempatan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru dalam pembangunan daerah.
Sementara itu, Joko Santrio mengemban amanah sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan. Posisi ini memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pertimbangan strategis terkait arah pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan efektivitas anggaran.
Di sisi lain, Hizbul Wathan ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, yang berperan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta menjaga stabilitas politik daerah. Sedangkan Dedy Falahuddin dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada penguatan sektor sosial dan peningkatan kualitas SDM.
Dengan susunan baru ini, Pemkab Sumenep berharap setiap perangkat daerah mampu bergerak lebih cepat dan terarah dalam menjalankan program kerja. Sinergi antarbidang dinilai menjadi kunci dalam memastikan kebijakan yang diambil dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perubahan struktur jabatan harus diikuti dengan perubahan cara kerja. Para pejabat yang baru dilantik dituntut untuk segera beradaptasi, memahami tugasnya secara mendalam, dan menunjukkan kinerja nyata dalam waktu yang tidak lama.
Bupati Fauzi juga mengingatkan bahwa tantangan pelayanan publik ke depan akan semakin kompleks. Masyarakat kini semakin kritis dan menuntut pelayanan yang cepat, transparan, serta berkualitas. Oleh karena itu, aparatur pemerintah harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan inovasi dan kerja nyata.
Dalam konteks ini, keberadaan BRIDA menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong kebijakan berbasis data dan riset. Dengan pendekatan tersebut, program pembangunan diharapkan tidak lagi bersifat umum, melainkan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Selain itu, peran staf ahli juga menjadi krusial dalam memperkuat kualitas pengambilan keputusan. Melalui analisis yang komprehensif, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan daerah, mulai dari ekonomi, pemerintahan, hingga sosial kemasyarakatan.
Pelantikan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk membangun semangat baru di kalangan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sumenep. Tidak hanya meningkatkan disiplin dan profesionalisme, tetapi juga mendorong lahirnya budaya kerja yang inovatif dan responsif.
“Tentu harapan kami, ini mampu membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep,” tandasnya. (Red/TH)
