MAJENE, MASALEMBO.COM – Pasca aksi unjuk rasa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat STAIN Majene di depan gedung DPRD, Kamis (23/1/2025), pimpinan dewan sepakat untuk berkoordinasi dengan Pemda terkait penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk guru yang baru lulus.
Koordinator Aksi Unjuk Rasa, Aldi, menyatakan DPRD Majene yang diwakili Ketua M Idwar, berjanji akan meminta Pemda agar penempatan PPPK sesuai domisili untuk kinerja optimal. “DPRD juga akan terima laporan jika ada upaya oknum tak bertanggung jawab dalam penempatan,” ungkap Aldi.
Aldi menegaskan selanjutnya IMM akan melakukan aksi di kantor bupati. Tuntutannya sama agar penempatan ASN PPPK tidak serampangan.
“Berikutnya Insya Allah kami akan bertemu Pemda Majene,” Aldi.
Aldi mengatakan, pihaknya siap mengkawal penempatan PPPK di Pemda Majene. Hal demikian agar penempatan ASN tertutama guru didasarkan pada kebutuhan, efektifitas dan efesiensi. “Sehingga PPPK nantinya bisa memberikan kinerja terbaik untuk daerah,” tegasnya.
Selain menyoal PPPK, aksi mahasiswa IMM di gedung DPRD Majene, Kamis, juga membawa sejumlah tuntutan lainnya. Diantaranya terkait BPJS Kesehatan, Perubahan RDTR dan RTRW Majene, tambang galian C hingga fenomena manusia silver di lampu merah dalam kota Kabupaten Majene.
Pada aksi ini, pihak DPRD Majene berjanji akan menindaklanjuti setiap tuntutan mahasiswa IMM. Poin-poin kesepakatan telah ditanda tangai oleh Ketua DPRD Majene, M. Idwar dan disaksikan Ketua Komisi I Syarifuddin. (har/ril)
