SUMENEP, MASALEMBO.ID – Dinamika panas yang pecah di Pulau Kangean, Sumenep, Madura, menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Insiden bentrokan warga dengan aparat hingga pembakaran fasilitas pada Kamis, 6 November 2025, menjadi titik kulminasi ketegangan panjang yang tak terselesaikan. Menyikapi kondisi tersebut, anggota DPRD Jawa Timur Nur Faizin mendesak Pemerintah Provinsi Jatim untuk segera menghentikan seluruh aktivitas survei seismik 3D PT Kangean Energy Indonesia (KEI).
Faizin menegaskan, konflik yang terjadi bukan peristiwa spontan atau ledakan sesaat. Ia menyebut pecahnya kemarahan warga merupakan hasil akumulasi rasa frustrasi yang terabaikan, di mana aspirasi masyarakat tidak diindahkan baik oleh perusahaan maupun pihak pemerintah. Menurutnya, gejolak ini adalah konsekuensi dari minimnya komunikasi, lambannya langkah antisipatif, serta pendekatan yang keliru di lapangan.
“Kami sudah berulang kali mengingatkan agar survei seismik dihentikan karena potensi gesekan sosial sangat besar, tapi peringatan itu diabaikan. Sekarang setelah terjadi konflik dan pembakaran, baru semua pihak bereaksi,” ujarnya (06/11).
Politisi Fraksi PKB tersebut menilai, sejak awal proses eksplorasi, sinyal penolakan warga, tokoh lokal, hingga perangkat desa sudah terdengar jelas. Namun, respons dari pemangku kebijakan dianggap tidak sejalan dengan urgensi situasi di lapangan. Ia menyebut pemerintah terkesan lebih fokus pada agenda eksplorasi ketimbang memastikan penerimaan sosial masyarakat.
“Kalau sejak awal mau mendengar suara warga dan tokoh masyarakat Kangean, kejadian ini tidak akan terjadi. Pemerintah jangan hanya hadir ketika bicara eksplorasi dan keuntungan sumber daya alam, lalu menghilang ketika rakyat marah,” tegasnya.
Dalam pandangannya, kehadiran aparat justru memperkeruh suasana, bukan menyelesaikan masalah. Alih-alih menciptakan kondusifitas, langkah pengamanan yang dinilai represif hanya mempertebal rasa ketidakpuasan warga. Ia mengingatkan bahwa pendekatan keamanan tak bisa dijadikan metode utama dalam menangani dinamika sosial seperti ini.
Bagi Faizin, kerugian terbesar dalam konflik ini bukan sebatas rusaknya fasilitas ataupun terhambatnya proyek energi, melainkan terkikisnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pelaku industri energi. Ia menegaskan, harmoni sosial masyarakat kepulauan harus menjadi prioritas utama dibanding kepentingan eksplorasi.
“Yang terjadi bukan hanya kericuhan, tapi hilangnya kepercayaan publik. Pemerintah dan PT KEI harus introspeksi. Jangan sampai kepentingan eksplorasi menghancurkan harmoni sosial di Kangean,” paparnya.
DPRD Jatim, lanjut Faizin, akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap Dinas ESDM dan instansi terkait dalam proses perizinan, pengawasan, hingga pola komunikasi di lapangan. Evaluasi ini diyakini penting untuk mencegah potensi konflik serupa di wilayah lain.
Saat ini, ia menilai tindakan nyata lebih dibutuhkan ketimbang rapat koordinasi panjang. Ia mendesak Gubernur Jawa Timur turun langsung ke Kangean untuk berdialog tatap muka dengan masyarakat dan menyerap aspirasi warga secara terbuka.
Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret, mulai dari penghentian sementara aktivitas survei seismik, hingga pembenahan komunikasi sosial yang lebih humanis dan partisipatif. Masyarakat Kangean bukan objek proyek energi, melainkan subjek pembangunan yang hak dan suaranya harus dihormati sepenuhnya.
“Kami minta Gubernur turun langsung ke Kangean dan berdialog dengan masyarakat, bukan hanya memberi instruksi dari balik meja birokrasi. Kangean tidak boleh dijadikan eksperimen kebijakan yang mengorbankan ketenangan rakyat,” katanya. (Red/TH)
