SUMENEP, MASALEMBO.ID – Di saat seluruh penjuru negeri memperingati Hari Pahlawan yang jatuh tepat hari ini Senin 10 November 2025 dengan penuh rasa khidmat. Secara bersamaan pemerintah mengeluarkan sebuah keputusan yang mengganggu, kesakralan perayaan tersebut, lewat pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan penguasa Orde Baru Soeharto.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sumenep menyebut keputusan tersebut, sebagai bentuk penghinaan terhadap sejarah perjuangan bangsa dan rasa keadilan rakyat. Baginya, keputusan mengangkat tokoh Orde Baru menjadikan gelar pahlawan mengalami dekadensi nilai dan tidak ubahnya narasi komedi yang sedang dipertontonkan di panggung sejarah bangsa.
“Keputusan ini bukan sekadar keliru, ini komedi dan lelucon sejarah yang tragis,” tegasnya (10/11).
Menurut Roni, gelar tersebut tak hanya menyesatkan makna kepahlawanan, tetapi juga memberikan tamparan kepada jutaan penyintas kekerasan politik dan korban represi era Orde Baru. Ia mempertanyakan logika pemberian gelar tersebut.
“Kalau Soeharto disebut pahlawan, maka kita harus bertanya pahlawan bagi siapa? Bagi rakyat, atau bagi kroni dan konglomerat yang tumbuh subur di bawah bayang-bayang represi?” sindirnya.
GMNI Sumenep menilai keputusan ini sebagai upaya pelapisan ulang citra Orde Baru yang masih meninggalkan luka mendalam dalam ingatan kolektif Bangsa Indonesia. Ia melihat gelar pahlawan bagi Soeharto merupakan usaha resmi untuk membersihkan catatan hitam penuh represi, penculikan aktivis, pembungkaman demokrasi, dan ketimpangan ekonomi yang mengakar sejak masa kekuasaan Soeharto.
“Kita sedang menyaksikan upaya pemutihan dosa-dosa politik dengan tinta emas penghargaan negara. Ironisnya, tinta itu berasal dari air mata para korban penculikan, pembantaian, dan pembungkaman,” tegasnya.
Di balik retorika pembangunan dan stabilitas ekonomi, tidak dapat dijadikan instrumen pembenaran atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Bahwa memori rakyat tentang pemerintahan selama 32 tahun itu tidak bisa dihapus begitu saja. Baginya, sejarah bukanlah panggung yang bisa dipermak sesuai selera kekuasaan, apalagi jika hal itu mengorbankan kebenaran dan nurani publik.
“Jika Soeharto bisa disebut pahlawan, maka jangan heran jika suatu hari nanti koruptor juga diberi penghargaan karena ‘berjasa menggerakkan ekonomi’,” katanya.
Lebih jauh, ke depan hal itu akan menjadi preseden buruk terhadap pemberian gelar pahlawan. Ia menegaskan bahwa Hari Pahlawan bukanlah perayaan untuk memuliakan kekuasaan, melainkan waktunya meneguhkan keberpihakan pada nilai-nilai perjuangan, keberanian moral, dan kemanusiaan.
Keputusan ini bagi GMNI Sumenep bukan sekadar salah langkah politis, tetapi sebuah ancaman terhadap kesadaran kolektif bangsa. Mereka menilai bahwa narasi sejarah kini sedang diperebutkan, dan generasi muda harus waspada agar sisi gelap masa lalu tidak dikemas ulang menjadi kisah heroik.
Dengan berlandaskan semangat Marhaenisme, GMNI Sumenep berkomitmen mengawal isu ini dan mengajak organisasi progresif serta masyarakat sipil tetap bersuara lantang. Mereka menegaskan bahwa gelar pahlawan bukan sekadar simbol melainkan penghormatan tertinggi yang harus dijaga dari kepentingan politik dan manipulasi memori bangsa.
“Kita tidak boleh membiarkan sejarah ditulis oleh mereka yang berkuasa, apalagi jika yang ditulis adalah dongeng indah tentang seorang diktator,” tandasnya. (Red/TH)
