SUMENEP, MASALEMBO.ID – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Sumenep mulai melakukan transformasi signifikan. Dari sekadar melayani pembuatan kartu kuning atau AK1, kini lembaga ini berperan aktif sebagai penghubung antara para pencari kerja dengan sektor industri, baik lokal maupun nasional.
Perubahan arah kebijakan ini tak lepas dari dorongan untuk menekan angka pengangguran di wilayah Sumenep. Salah satu indikator awal yang dipantau adalah jumlah pengajuan kartu AK1 dari masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Disnaker, tercatat ada 539 permohonan AK1 dari Januari 2024 hingga Maret 2025. Dari total tersebut, 490 berasal dari tahun 2024, dan 49 lainnya diajukan di awal tahun 2025.
Namun, Disnaker menegaskan bahwa angka tersebut tidak berhenti hanya sebagai statistik.
“AK1 ini hanya langkah awal. Kami tidak ingin berhenti hanya pada proses pendaftaran. Tugas kami adalah membuka jalan menuju lapangan kerja yang nyata,” terang Eko Kurniawan, pejabat yang membidangi penempatan kerja di Disnaker Sumenep, Selasa (15/4).
Untuk mewujudkan hal tersebut, Disnaker kini aktif membangun jejaring dan kerja sama dengan berbagai perusahaan. Strategi ini dilakukan agar informasi lowongan kerja bisa cepat diakses oleh masyarakat, baik melalui kanal offline maupun platform digital.
Selain menggandeng sektor industri, Disnaker juga memperluas kolaborasi dengan dunia pendidikan. Mereka bermitra dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang tersebar di berbagai sekolah menengah kejuruan (SMK) guna menyiapkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja.
“Kami dorong perusahaan untuk melaporkan info lowongan kerja ke kami. Bukan untuk mengontrol, tapi agar infonya bisa cepat menyebar ke masyarakat, termasuk lewat kanal digital yang kami kelola,” ujarnya.
Langkah penting lainnya adalah membenahi proses pencatatan data pencari kerja. Setiap pemohon AK1 kini wajib menjalani proses validasi, agar data yang dikumpulkan dapat digunakan dalam perencanaan tenaga kerja di tingkat yang lebih luas.
“Kalau datanya rapi dan jelas, maka perencanaan tenaga kerja juga bisa lebih tajam. Ini jadi bagian dari kontribusi kami untuk menekan pengangguran terbuka,” tambah Eko.
Disnaker juga mencatat adanya pergeseran preferensi dari masyarakat pencari kerja. Alih-alih mengincar pekerjaan di kota besar atau luar negeri, banyak pemohon AK1 justru tertarik pada sektor industri lokal. Hal ini dianggap sebagai sinyal positif bahwa masyarakat mulai lebih realistis dalam menentukan pilihan karier.
Tak hanya fokus pada data dan distribusi informasi, Disnaker Sumenep juga turun langsung membantu sekolah dalam program sertifikasi kerja. Pendampingan ini ditujukan agar para lulusan SMK memiliki bekal keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Sekolah-sekolah ini punya semangat, tapi kadang kesulitan membangun relasi dengan perusahaan besar. Nah, kami masuk di situ. Kami punya koneksi, bahkan hubungan personal dengan pelaku industri,” ujarnya.
Puncaknya, Disnaker tengah mempersiapkan agenda besar Sumenep Job Fair 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September. Event ini ditujukan untuk mempertemukan secara langsung antara pencari kerja dan perusahaan penyedia lapangan kerja.
“Yang kami kerjakan bukan sekadar mencatat angka. Ini soal membantu masa depan masyarakat Sumenep. Kami ingin tetap bergerak dan menjadi bagian dari solusi,” pungkas Eko.
Dengan langkah-langkah konkret yang dilakukan, Disnaker Sumenep menunjukkan bahwa transformasi birokrasi bisa menjadi pintu gerbang untuk masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik. (Red/TH)
