SUMENEP, MASALEMBO.ID – Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi kesenjangan harga pangan antara wilayah daratan dan kepulauan melalui langkah strategis yang dirancang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Fokus utama pada pertengahan tahun 2025 adalah penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi yang berpotensi memicu tekanan ekonomi masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terpencil kepulauan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) untuk periode 2025–2029. Dokumen ini akan menjadi kerangka acuan dalam merancang program dan kebijakan lintas sektor yang menjamin pemerataan pangan bergizi, dengan perhatian khusus pada distribusi ke daerah kepulauan yang kerap mengalami hambatan logistik.
“Masalah inflasi tidak bisa ditangani secara sektoral. Harus ada sinergi antarinstansi, terutama dalam membangun sistem distribusi pangan yang efisien dan tahan terhadap gangguan,” ujar Arif saat diwawancarai pada Jumat (20/6).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, inflasi hingga Mei 2025 berada di angka 1,22 persen. Angka ini memang tergolong stabil, namun Arif mengingatkan agar Sumenep tetap waspada karena kondisi geografisnya yang unik membuat daerah ini lebih rentan terhadap gejolak harga, khususnya komoditas pangan.
Ia menyoroti bahwa bahan pangan menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan inflasi daerah. Oleh karena itu, strategi Bappeda diarahkan pada dua hal penting: peningkatan produksi pangan lokal dan perbaikan rantai distribusi antarwilayah, khususnya dari pusat produksi di daratan menuju pulau-pulau kecil di sekitarnya.
“Kami mengoordinasikan berbagai OPD seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan Dinas Kesehatan agar program-program pangan bergizi dapat menjangkau seluruh masyarakat, tanpa terkecuali,” jelasnya.
Salah satu tantangan utama yang terus menjadi perhatian adalah disparitas harga antara wilayah darat dan kepulauan. Meskipun berada dalam satu kabupaten, harga komoditas pangan di pulau-pulau sering kali jauh lebih tinggi akibat ongkos angkut dan hambatan distribusi. Hal ini tentu berdampak langsung pada daya beli masyarakat setempat dan ketahanan gizi mereka.
Langkah Bappeda tak berhenti pada sisi pangan semata. Pemerintah daerah juga tengah mengupayakan penguatan struktur ekonomi dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi. Menurut Arif, stabilitas fiskal sangat dibutuhkan agar program-program strategis pembangunan dapat berjalan konsisten dan berdampak luas.
“Ketika daya beli masyarakat tidak turun dan fiskal daerah tetap kuat, kita bisa menjaga keberlanjutan pembangunan, termasuk pembangunan sektor pangan dan gizi,” pungkasnya.
Melalui langkah-langkah konkret ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan posisinya sebagai daerah yang serius dalam menangani isu ketahanan pangan secara holistik, terutama dalam menjamin keadilan distribusi bagi seluruh warganya, tanpa memandang lokasi geografis. Strategi integratif ini diharapkan dapat menjadi model dalam mengatasi tantangan serupa di daerah kepulauan lainnya di Indonesia. (Red/TH)
