Bupati Achmad Fauzi Dorong OPD Melakukan Pemetaan dan Digitalisasi

Avatar photo
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojuudo saat memberikan arahan melalui zoom meeting, dalam forum HLM (Istimewa/Masalembo.id)

SUMENEP, MASALEMBO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kian menguatkan langkah strategis dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), upaya peningkatan penerimaan daerah difokuskan pada pemetaan potensi pajak dan retribusi secara menyeluruh, serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum High Level Meeting (HLM) Optimalisasi PAD Secara Non Tunai yang digelar di Aula Adirasa Lantai II Kantor Pemkab Sumenep, Selasa (19/05/2026). Forum ini menjadi titik konsolidasi penting antar-OPD penghasil guna menyamakan langkah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah.

Kegiatan strategis tersebut dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Imam Hasyim, Kepala Bapenda Ferdiansyah Tetrajaya, Asisten I Sekdakab Didik Wahyudi, serta jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sumenep.

Dalam arahannya, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo menekankan pentingnya keseriusan setiap OPD dalam menetapkan target PAD. Ia mengingatkan bahwa target tidak boleh disusun secara normatif tanpa perhitungan dan analisa yang matang.

Baca Juga  Pemkab Sumenep Mantapkan SAKIP Jelang Evaluasi Akhir Tahun 2025

“Seluruh dinas yang memiliki potensi PAD harus segera memaparkan target yang bisa dicapai, baik tahun ini maupun tahun depan. Jadi target itu jangan hanya sekadar target,” katanya (19/05).

Lebih lanjut, Bupati Fauzi menyoroti langkah awal yang harus dilakukan oleh seluruh OPD penghasil, yakni melakukan identifikasi dan pemetaan objek pajak serta retribusi secara komprehensif. Menurutnya, tanpa data yang lengkap dan valid, potensi PAD sulit dioptimalkan.

“Yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi dan pemetaan objek pajak serta retribusi secara lengkap di setiap OPD yang memiliki potensi pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Pemetaan ini diharapkan mampu membuka potensi-potensi baru yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Dengan basis data yang kuat, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan penerimaan.

Tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, Bupati Fauzi juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal daerah. Ia menegaskan bahwa struktur belanja harus tetap selaras dengan kemampuan pendapatan agar tidak membebani keuangan daerah.

Baca Juga  Langkah Pemkab Sumenep Percepat Pembangunan Gerai KDKMP

“PAD harus menyiapkan target aman agar 30 persen belanja pegawai bisa menyesuaikan dengan pendapatan asli daerah kita,” tegasnya.

Selain itu, inovasi menjadi aspek yang tak kalah penting dalam strategi peningkatan PAD. Bupati Fauzi mendorong OPD untuk tidak terpaku pada pola lama, melainkan aktif mencari sumber-sumber pendapatan baru yang potensial.

“Kita harus mencari potensi yang belum pernah dimaksimalkan dan belum pernah dilakukan di daerah, tetapi berhasil diterapkan di daerah lain,” ungkapnya.

Dalam forum tersebut, digitalisasi sistem pembayaran menjadi sorotan utama. Pemkab Sumenep menargetkan seluruh transaksi PAD dapat dilakukan secara non tunai agar lebih transparan dan mudah diawasi.

“Digitalisasi sistem pengumpulan sangat penting. Kita harus memperluas sistem pembayaran online supaya penerimaan PAD bisa dipantau secara real time,” jelasnya.

Baca Juga  Ratusan Nelayan Mendatangi Kapal Survei Seismik 3D PT KEI, Desak Segera Angkat Kaki Dari Palau Kangean

Langkah digitalisasi ini dinilai sebagai solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi sekaligus meminimalisir potensi kebocoran pendapatan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap transaksi akan tercatat secara otomatis dan dapat dipantau secara langsung.

Lebih jauh, Bupati Fauzi menekankan pentingnya integrasi data antara sektor perpajakan dan perizinan. Menurutnya, sinkronisasi data akan mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi potensi riil sekaligus meningkatkan transparansi.

“Kalau kita bekerja tanpa data yang akurat, maka kita akan sulit membaca potensi sebenarnya. Karena itu integrasi data pajak dan perizinan harus diperkuat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya SH menyatakan kesiapan pihaknya dalam menindaklanjuti seluruh arahan Bupati. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas OPD akan diperkuat untuk memastikan implementasi strategi berjalan optimal.

HLM PAD 2026 ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Sumenep dalam merumuskan langkah konkret menuju peningkatan PAD yang lebih modern dan akuntabel. (Red/TH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *