SUMENEP, MASALEMBO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai melakukan langkah awal dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Tahapan ini diawali melalui konsultasi awal bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur yang digelar di Surabaya, Kamis (24/4/2025).
Proses penyusunan ini memiliki tujuan utama untuk memastikan keselarasan antara arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional. Sinkronisasi ini menjadi fondasi penting agar program-program daerah berjalan harmonis dengan prioritas nasional.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan Kabupaten Sumenep selama lima tahun ke depan.
“RPJMD merupakan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan,” ujar Arif Firmanto.
Lebih lanjut, Arif menuturkan bahwa penyusunan RPJMD ini mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025. Prinsip-prinsip transparansi, partisipasi publik, serta tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi dasar yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan dokumen ini.
Dalam rancangan awal RPJMD tersebut, telah dirumuskan visi dan misi kepala daerah terpilih. Fokus utama diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan taraf hidup masyarakat, serta reformasi birokrasi yang diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik yang lebih baik dan efektif.
Sejumlah isu strategis pun menjadi perhatian utama dalam rancangan tersebut. Isu-isu yang diangkat meliputi penguatan sektor agrikultur dan kelautan—dua sektor yang menjadi kekuatan utama Kabupaten Sumenep, serta pembangunan infrastruktur antarwilayah guna memperlancar konektivitas dan distribusi ekonomi. Selain itu, upaya serius untuk menanggulangi kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, dan mitigasi dampak perubahan iklim juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan.
Arif menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RPJMD menjadi faktor yang sangat penting. Melalui forum lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan diakomodasi dalam dokumen perencanaan.
“RPJMD ini bukan hanya milik pemerintah, tapi seluruh masyarakat Sumenep. Dengan perencanaan yang kuat dan inklusif, kita menyiapkan masa depan yang lebih adaptif dan responsif,” pungkasnya.
Dalam rangka memastikan integrasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan daerah, penyusunan RPJMD ini juga dilakukan secara terkoordinasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD, serta berbagai dokumen perencanaan sektoral lainnya. Untuk itu, Bappeda Sumenep membentuk tim teknis lintas sektor yang bertugas mengawal sinkronisasi setiap tahapan.
Penyusunan RPJMD 2025–2029 ini menjadi langkah penting bagi Kabupaten Sumenep untuk membangun fondasi pembangunan jangka menengah yang lebih solid. Dengan pendekatan partisipatif, akuntabel, dan berbasis isu-isu strategis, Pemkab Sumenep berharap dapat menciptakan arah pembangunan yang lebih inklusif, adaptif terhadap perubahan zaman, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui upaya penyusunan RPJMD yang komprehensif ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi besar pembangunan nasional dan menghadapi tantangan global di masa depan. (Red/TH)
